Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Tidak Usah Lagi Unjuk Rasa

Kompas.com - 17/11/2016, 14:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan aksi demo terkait Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tuntutan mereka untuk melanjutkan proses hukum terhadap Ahok sudah dipenuhi.

Polisi meningkatkan status kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok ke tahap penyidikan dan menetapkannya sebagai tersangka.

"Tidak usah lagi unjuk rasa. Lebih baik fokus saja pada pengawasan dan pengawalan penyelidikan ini," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Ia mengatakan, jika digelar aksi lanjutan, dikhawatirkan akan bergeser dari tujuan sebenarnya.

Pada demo 4 November lalu, massa menuntut proses hukum terhadap Ahok.

Oleh karena itu, tak perlu lagi ada aksi karena polisi sudah melakukan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan.

"Kami khawatir ada penyusupan agenda-agenda lain yang tentunya justru membuat masyarakat bisa lebih mengganggu dan pengamanan juga terganggu," kata Boy.

Boy mengatakan, aksi demo yang berujung ricuh seperti sebelumnya membuat aspirasi tak tersampaikan secara efektif.

Ia meminta masyarakat tak lagi bergejolak sambil menunggu proses hukum selanjutnya. 

"Masyarakat harus mendukung pilkada yamg aman, damai. Proses ini sudah memasuki masa kampanye yang butuh suasana yang kondusif," kata Boy.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pihak kepolisian sudah mendapat informasi bahwa akan ada aksi unjuk rasa pada 25 November 2016 mendatang.

Tito memastikan Polri akan melakukan antisipasi agar aksi unjuk rasa pada 25 November mendatang berlangsung dengan tertib dan kondusif.

Meski demikian, kata Tito, belum ada permintaan izin resmi yang masuk ke pihak kepolisian terkait aksi unjuk rasa pada 25 November itu.

Presiden Joko Widodo berharap tak ada lagi unjuk rasa lanjutan untuk menuntut proses hukum terhadap calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dituduh melakukan penistaan agama.

Unjuk rasa pertama digelar pada 24 Oktober 2016 di depan Balai Kota, Jakarta, dan dilanjutkan ke Istana dengan massa yang lebih besar pada 4 November 2016.

Kompas TV Safari Presiden Jokowi Seusai 4 November (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com