Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Harap Pelaku Teror Bom di Samarinda Dihukum Seberat-beratnya

Kompas.com - 15/11/2016, 08:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas bagi pelaku peledakan bom di depan Gereja Oikumene, Samarinda.

Presiden berharap pelaku dihukum berat.

"Siapa pun pelakunya, baik tunggal atau kelompok, harus diambil langkah tegas. Harus dihukum seberat-beratnya," kata Pramono seperti dikutip dari Setkab.go.id, Selasa (15/11/2016).

Pramono mengatakan, perbuatan pelaku sangat keji. Apalagi, aksi itu telah membuat satu anak-anak meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka bakar.

"Anak ini tentunya sama sekali tidak tahu kenapa harus menanggung akibat itu. Padahal anak ini sedang bermain-main di depan gereja," kata dia.

Apalagi, lanjut Pramono, terduga pelaku yang berhasil ditangkap juga pernah ditahan karena melakukan aksi teror bom buku pada 2011 lalu.

Tentunya, bagi pelaku yang seperti ini, lanjut dia, hukumannya juga harus semakin berat agar ada efek jera dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

(Baca juga: Jokowi Minta Kapolri Usut Tuntas Ledakan di Samarinda)

Pramono pun mengakui dengan kejadian ini maka program deradikalisasi belum 100 persen berhasil.

"Nah sekali lagi, yang pertama program deradikalisasi tetap harus dilakukan dan ini merupakan pekerjaan bagi BNPT. Tetapi yang kedua, penegakkan hukum juga sangat penting," ucap Pramono.

Sementara terkait para korban dari aksi terorisme di Samarainda itu, Pramono menjamin bahwa pemerintah pasti akan memberikan perhatian pada para korban.

Kompas TV Duka Kami untuk Intan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com