Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Segera Bentuk Tim Pengawas Hukum Kerusuhan 4 November

Kompas.com - 08/11/2016, 15:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR akan segera membentuk Tim Pengawas Proses Hukum Kerusuhan 4 November 2016.

Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam aksi damai 4 November bermunculan berbagai pandangan dan sikap. Lalu timbul polemik yang meresahkan warga.

Tim pengawas, kata Sufmi, dibentuk agar publik mendapat ketenangan dan kepastian hukum.

"Tujuan dari Tim Pengawas ini adalah agar siapapun di negeri ini tidak boleh ada yang bisa mempermainkan hukum dan atau mengintervensi proses hukum yang menyebabkan keadilan di negeri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar Dasco melalui keterangan tertulis, Selasa (8/11/2016).

(Baca: Jokowi Berterima Kasih Polisi Solid Kawal Demo 4 November)

Dasco menambahkan, tim pengawas tersebut juga dibentuk untuk mengawasi agar tak ada warga negara yang dikriminalisasi dan dijadikan kambing hitam untuk menutupi orang yang bersalah.

"Serta untuk memastikan dan menjamin proses hukum di negara ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga rakyat percaya bahwa keadilan dan kepastian hukum masih ada di Negara ini," ujar Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengatakan setidaknya ada tiga hal yang ingin didalami Komisi III terkait aksi demonstrasi 4 November 2016 lalu.

Pertama, siapa otak yang membuat situasi menjadi rusuh. Sebab, pada awalnya aksi berlangsung tertib dan damai.

Kedua, tindakan kepolisian yang melepaskan gas air mata kepada demonstran.

"Jadi siapa yang memancing keributan? Gas air mata itu lah mulai ricuh. Pembubaran paksa saat penyemprotan itu," kata Desmond.

(Baca: Kapolda Metro Jaya Pastikan Tetap Cari Pelaku Kerusuhan)

Ketiga, pernyataan presiden mengenai "aktor politik" di balik kerusuhan yang terjadi pada malam hari aksi tersebut dilangsungkan.

"Aktor politik kan ada suatu orang yang berkonspirasi jahat yang menggerakan ini. Kalau orang lapangan, Habib Rizieq, Fadli Zon, itu bukan aktor politik yang menyulut kerusahan. Karena mereka di lapangan tidak menciptakan kerusuhan, kok. Statement Pak Jokowi ketinggian itu," tuturnya.

Terkait kejadian tersebut, Komisi III akan langsung melaksanakan rapat kerja usai masa reses nanti. "Sesudah reses tanggal 15 kami akan rapat," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Aksi 4 November berlangsung damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun satu jam setelahnya, kericuhan pecah. Sejumlah pedemo dan polisi dilarikan ke rumah sakit. 

Polisi sudah menangkap pihak-pihak yang dianggap provokator kericuhan. Di antaranya Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Indonesia dan seorang anggota HMI yang tertangkap kamera memukul barikade polisi dengan bambu. 

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kericuhan ditunggangi aktor politik. 

Kompas TV Jokowi Diminta Ungkap Aktor Politik Demo 4 November
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com