Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Segera Bentuk Tim Pengawas Hukum Kerusuhan 4 November

Kompas.com - 08/11/2016, 15:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR akan segera membentuk Tim Pengawas Proses Hukum Kerusuhan 4 November 2016.

Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam aksi damai 4 November bermunculan berbagai pandangan dan sikap. Lalu timbul polemik yang meresahkan warga.

Tim pengawas, kata Sufmi, dibentuk agar publik mendapat ketenangan dan kepastian hukum.

"Tujuan dari Tim Pengawas ini adalah agar siapapun di negeri ini tidak boleh ada yang bisa mempermainkan hukum dan atau mengintervensi proses hukum yang menyebabkan keadilan di negeri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar Dasco melalui keterangan tertulis, Selasa (8/11/2016).

(Baca: Jokowi Berterima Kasih Polisi Solid Kawal Demo 4 November)

Dasco menambahkan, tim pengawas tersebut juga dibentuk untuk mengawasi agar tak ada warga negara yang dikriminalisasi dan dijadikan kambing hitam untuk menutupi orang yang bersalah.

"Serta untuk memastikan dan menjamin proses hukum di negara ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga rakyat percaya bahwa keadilan dan kepastian hukum masih ada di Negara ini," ujar Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengatakan setidaknya ada tiga hal yang ingin didalami Komisi III terkait aksi demonstrasi 4 November 2016 lalu.

Pertama, siapa otak yang membuat situasi menjadi rusuh. Sebab, pada awalnya aksi berlangsung tertib dan damai.

Kedua, tindakan kepolisian yang melepaskan gas air mata kepada demonstran.

"Jadi siapa yang memancing keributan? Gas air mata itu lah mulai ricuh. Pembubaran paksa saat penyemprotan itu," kata Desmond.

(Baca: Kapolda Metro Jaya Pastikan Tetap Cari Pelaku Kerusuhan)

Ketiga, pernyataan presiden mengenai "aktor politik" di balik kerusuhan yang terjadi pada malam hari aksi tersebut dilangsungkan.

"Aktor politik kan ada suatu orang yang berkonspirasi jahat yang menggerakan ini. Kalau orang lapangan, Habib Rizieq, Fadli Zon, itu bukan aktor politik yang menyulut kerusahan. Karena mereka di lapangan tidak menciptakan kerusuhan, kok. Statement Pak Jokowi ketinggian itu," tuturnya.

Terkait kejadian tersebut, Komisi III akan langsung melaksanakan rapat kerja usai masa reses nanti. "Sesudah reses tanggal 15 kami akan rapat," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Aksi 4 November berlangsung damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun satu jam setelahnya, kericuhan pecah. Sejumlah pedemo dan polisi dilarikan ke rumah sakit. 

Polisi sudah menangkap pihak-pihak yang dianggap provokator kericuhan. Di antaranya Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Indonesia dan seorang anggota HMI yang tertangkap kamera memukul barikade polisi dengan bambu. 

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kericuhan ditunggangi aktor politik. 

Kompas TV Jokowi Diminta Ungkap Aktor Politik Demo 4 November
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com