Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Jokowi Tidak Menerima Pengunjuk Rasa di Istana

Kompas.com - 05/11/2016, 00:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo tak ada di Istana dan memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menerima pengunjuk rasa, Jumat (4/11/2016).

Presiden meninjau proyek pembangunan infrastruktur kereta api di Bandara Soekarno-Hatta.

Perwakilan pedemo yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas dugaan penistaan agama akhirnya diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(Baca: Jokowi Tugaskan Pratikno dan Wiranto Terima Perwakilan Pendemo)

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dari bandara, Presiden terus berkomunikasi dengan Pratikno.

"Tadi Presiden tiga sampai empat kali berkomunikasi dengan Mensesneg dan Seskab untuk kembali ke Istana," kata Pramono di Istana Negara, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

(Baca: Jokowi "Blusukan" ke Bandara Soekarno-Hatta)

Namun, karena situasi di jalan yang dianggap tak memungkinkan, Pasukan Pengamanan Presiden menyarankan agar Jokowi jangan dulu kembali ke Istana.

"Jadi itu tak dilakukan," ujar Pramono.

Seperti diketahui, pendemo menolak bertemu Wiranto dan Pratikno. Mereka akhirnya diterima Kalla.

(Baca: Perwakilan Demonstran Tiba di Kantor Wapres, Pertemuan Tertutup)

Usai berdiskusi dengan perwakilan pendemo, Kalla menuturkan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berjanji menuntaskan kasus Ahok dalam dua pekan. (Baca: JK: Kapolri Janji Selesaikan Kasus Ahok dalam Dua Minggu)

Kompas TV JK: Proses Hukum Ahok akan Cepat & Tegas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com