Menristekdikti Ingin Tak Ada Dusta dalam Pemilihan Rektor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta agar pemilihan rektor di perguruan tinggi di Indonesia dapat berlangsung transparan.

Nasir mengatakan, transparansi itu dimaksudkan untuk mencegah adanya kecurangan, seperti korupsi, kolusi, ataupun nepotisme dalam proses pemilihan rektor.

"Jangan sampai ada dusta di antara kita. Kalau transparansi, saya begini kamu begini. Itu harus jelas," kata Nasir dalam jumpa pers di Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

(baca: KPK Usut Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor Sejumlah PTN)

Selama ini, kata Nasir, tertutupnya proses pemilihan rektor kerap menimbulkan kecurangan.

Kecurangan tersebut terlihat dari banyaknya laporan dugaan suap yang dilaporkan ke Ombudsman RI.

Ombudsman menemukan dugaan suap pemilihan rektor di tujuh PTN di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.

(baca: Ombudsman Beberkan Kejanggalan Pemilihan Rektor PTN ke Menristek Dikti)

Bahkan, dalam pemilihan di tiga PTN, pemberi informasi mengungkapkan bahwa sudah terjadi penyerahan uang antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 5 miliar.

Untuk itu, Kemenristekdikti akan mengkaji ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012.

Aturan tersebut diduga menjadi salah satu alasan tertutupnya pemilihan rektor.

(baca: Ini Alasan Menteri Punya Hak Suara 35 Persen dalam Pemilihan Rektor)

Nasir mengatakan, pengkajian terhadap aturan tersebut dilakukan agar pemilihan rektor di perguruan tinggi dapat transparan, akuntabel, dan adil.

"Saya terus terang karena kami ingin mendapatkan rektor yang berkualitas," ujar Nasir.

Selain itu, dia meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI untuk terus mengawasi proses pemilihan rektor.

Dengan pengawasan yang ketat, Nasir berharap kecurangan dalam pemilihan rektor bisa diminimalisasi.

"Saya pesan harus mendapatkan pengawasan yang baik," tutur Nasir.