Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Islam dan Keindonesiaan Tak Harus Dipertentangkan

Kompas.com - 01/11/2016, 12:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengajak semua ulama dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keindonesiaan yang memiliki suku, agama, dan ras yang beragam, lanjut Jokowi, bukanlah menjadi alasan untuk memecah belah bangsa.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengundang tiga organisasi Islam, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

"Kami berharap bahwa ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan keindonesiaan tidak harus dipertentangkan, tetapi marilah bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangkan keindonesiaan kita," kata Jokowi.

(Baca: Jokowi: Nasihat yang Penuh Kesejukan Sangat Dinanti dari Para Ulama)

Jokowi lalu berbagi pengalamannya sebagai Kepala Negara dalam berhubungan dengan negara lain yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam.

Menurut Jokowi, banyak kepala negara lain menyampaikan sangat menghargai kerukunan antar-umat beragama yang terjadi di Indonesia.

Jokowi meminta para ulama dan tokoh Islam memberikan pesan yang sejuk sehingga kerukunan yang selama ini terjalin bisa tetap terjaga.

"Kita percaya para ulama merupakan penerus nabi dan tugasnya membawa kabar yang baik, menjaga umat, memberikan peringatan, memberikan tuntunan kepada umat dan kita semuanya," kata Jokowi.

Jokowi berterima kasih atas kedatangan para tokoh dari tiga organisasi tersebut.

Biasanya, kata Jokowi, dia selalu sowan mendatangi satu per satu pondok pesantren-pondok pesantren para ulama.

(Baca: Jokowi Minta Tokoh Politik dan Agama Ikut Dinginkan Suasana Jelang Pilkada)

Namun, kali ini ia ingin mengundang ulama untuk ke Istana. Jokowi tidak menjelaskan peristiwa khusus yang membuatnya mengumpulkan pengurus organisasi Islam di Istana.

Seusai Jokowi menyampaikan sambutan, pertemuan langsung digelar secara tertutup.

Kompas TV Megawati: Demo Diizinkan, Asal Tidak Anarkis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com