Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Usulkan Dua Calon Hakim "Ad Hoc" Hubungan Industrial di MA kepada DPR

Kompas.com - 25/10/2016, 17:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyampaikan usulan mengenai dua calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung kepada DPR RI.

Dua calon tersebut adalah Juanda Pangaribuan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan Sugeng Santoso dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR didampingi perwakilan Komisi III.

"Kami seleksi, akhirnya sampai pada keputusan mengambil dua orang. Namun, tidak seperti permintaan MA (Mahkamah Agung), dua orang dari unsur Apindo dan dua orang dari unsur SP/SB," ujar Ketua KY Aidul Fitriciada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Penetapan calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota KY secara musyawarah mufakat, Kamis (20/10/2016) di Gedung KY, Jakarta.

Para calon sebelumnya telah menjalani seleksi wawancara terbuka pada Rabu (19/10/2016). Jumlah peserta seleksi wawancara sebanyak lima calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA.

Proses ini dilakukan dengan memilih semua calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara.

Selanjutnya, penetapan juga mempertimbangkan semua hasil penilaian pada setiap tahapan seleksi.

"Kami harap setelah disetujui DPR dilanjutkan ke Presiden untuk dilanjutkan SK untuk jadi hakim ad hoc hubungan industrial di MA," kata Komisioner KY Maradaman Harahap.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPR diwakili Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, sedangkan Komisi III diwakili Arsul Sani selaku anggota.

"Kami tunggu penegasan pimpinan DPR. Begitu penugasan diberikan, Komisi III akan menyiapkan rangkaian proses yang biasanya melalui fit and proper test," tutur Arsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com