Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker Klaim Angka Pengangguran Saat Ini Terendah Pasca-Reformasi

Kompas.com - 25/10/2016, 09:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri mengklaim telah menekan angka pengangguran dalam dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hasilnya, angka pengangguran di Indonesia saat ini diklaim paling rendah pascareformasi.

"Catatan kami, angka pengangguran tahun 2000 itu 6,08 persen. Lalu kemudian naik terus hingga 2006 di angka 10,45 persen dan turun terus hingga tahun ini mencapai 5,50 persen," ujar Hanif di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Senin (24/10/2016) kemarin.

Capaian itu, lanjut Hanif, didasarkan oleh sejumlah faktor. Pertama, derasnya investasi yang masuk ke Indonesia.

(baca: Ahok Berniat Gaji Preman dan Pengangguran Setara UMP)

Hal ini disebabkan sejumlah paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang merangsang masuknya investasi.

Kedua, paradigma ekonomi Indonesia pada era Jokowi-Kalla diubah, dari konsumtif menjadi produktif.

Hal tersebut membuat sinergi antarkementerian/lembaga semakin tinggi sehingga akses masyarakat terhadap lapangan kerja semakin terbuka.

"Karena semakin integratif, perluasan kesempatan kerja lebih tinggi. Akses masyarakat ke pasar kerja menjadi lebih besar," ujar Hanif.

(baca: Boediono: Tantangan Pembangunan ke Depan, Pengangguran Kelompok Muda)

Ketiga, Kemenaker dan kementerian terkait memperkuat masyarakat kelas 'less educated'. Caranya dengan memberikan pendampingan, pelatihan, pembukaan ke akses modal hingga pascaproduksi.

Hal itu agar masyarakat kelas tersebut mampu mendapatkan penghasilan sendiri.

Seiring dengan pencapaian itu, ada pencapaian lain yang menjadi prestasi. Lebih dari tujuh juta lapangan kerja dibuka sejak dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tahun 2014, sebanyak 2.654.305 lapangan pekerjaan berhasil dibuka. Tahun 2015, sebanyak 2.886.288 lapangan pekerjaan.

(baca: Sri Mulyani Beberkan Masalah Dilematis Penurunan Angka Pengangguran)

Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com