Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Masyarakat Tak Gampang Percaya Berita "Hoax"

Kompas.com - 19/10/2016, 12:34 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, pemberitaan soal perintah kepada jajaran kepolisian terkait Pilkada DKI Jakarta tidak benar.

Ia meminta masyarakat untuk memilah informasi untuk diyakini kebenarannya.

"Saya sudah jelas menyampaikan bahwa semuanya enggak benar, sumber juga enggak jelas. Jadi saya minta untuk tidak dipercaya," ujar Tito, di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Ada dua pemberitaan hoax yang dibantah kebenarannya oleh Kapolri.

Pertama, yaitu tayangan slide show yang menunjukkan adanya instruksi Kapolri antara lain untuk mengerahkan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada 2017.

(Baca: Bareskrim Incar Penyebar "Hoax" Kapolri Perintahkan Periksa Amien Rais)

Kedua, yakni berita yang menyebutkan Kapolri memerintahkan Bareskrim Polri untuk memeriksa mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, karena menuding Presiden Joko Widodo melindungi Ahok.

Saat ini, tim Cyber Crime Bareskrim Polri tengah melacak siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi itu.

Sejauh ini, kata dia, ada satu situs yang diduga pertama kali menayangkan berita itu.

"Soal Pak Amien Rais itu juga dari medsos (media sosial) yang juga enggak jelas. Kami lagi lacak ini dari siapa," kata Tito.

(Baca: Polri: Perintah Kapolri Periksa Amien Rais "Hoax")

Penyebar pemberitaan tidak benar itu diancam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ia menduga, penyebar berita itu sengaja untuk membentuk persepsi buruk terhadap Polri.

"Mungkin sengaja ingin menyudutkan mungkin, saya kurang tahu ya," kata Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com