Menang Praperadilan, KPK Nilai Penanganan Kasus Nur Alam Sesuai Prosedur

Kompas.com - 12/10/2016, 20:38 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Rabu (12/10/2016). Fachri FachrudinPengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Rabu (12/10/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ditolaknya gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai bukti bahwa  KPK bertindak sesuai prosedur.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi saat ditemui awak media setelah mengikuti sidang putusan yang dipimpin oleh oleh Hakim tunggal praperadilan I Wayan Karya, Rabu (12/10/2016).

"Ini menunjukkan apa yang dilakukan KPK secara hukum dan fakta-fakta di lapangan sudah benar dan tidak bisa dipungkiri bahkan dibantahkan," ujar Setiadi.

Hakim sidang dalam pembacaan pertimbangan putusan mengatakan bahwa Undang-Undang KPK tidak mengenal istilah calon tersangka.

Sehingga, penetapan tersangka oleh KPK terhadap Nur Alam tidak menyalahi prosedur. (Baca: KPK Menangkan Gugatan Praperadilan Gubernur Sultra Nur Alam)

Selain itu, sebelumnya KPK telah beberapa kali memanggil Nur Alam. Namun, Nur Alam tidak pernah memenuhi panggilan tersebut serta tidak memberikan keterangan waktu kapan bisa memenuhi panggilan pemeriksaan.

Kemudian, terkait kedudukan Novel Baswedan sebagai penyidik dan hasil penyidikannya juga sah menurut hukum. Hal itu berdasarkan Undang-undang KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, penyidikan serta penetapan tersangka terhadap Nur Alam sudah sah secara hukum.

(Baca: Ini Alasan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Gubernur Sultra Nur Alam)

Atas putusan itu, Setiadi mengatakan, pihaknya akan berkonsolidasi untuk menindaklanjuti kasus yang menyeret politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Panduan Kemenag Terkait Penanganan Jenazah Pasien Covid-19...

Ini Panduan Kemenag Terkait Penanganan Jenazah Pasien Covid-19...

Nasional
Tokoh Perempuan Ini Minta Anak Muda Terlibat dalam Pelaksanaan PON Papua

Tokoh Perempuan Ini Minta Anak Muda Terlibat dalam Pelaksanaan PON Papua

Nasional
Pemerintah Rampungkan Tiga Bendungan Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Rampungkan Tiga Bendungan Proyek Strategis Nasional

Nasional
Pemerintah Pilih PPKM Mikro, Komisi IX Minta Tempat Isolasi Diperkuat hingga Level Komunitas

Pemerintah Pilih PPKM Mikro, Komisi IX Minta Tempat Isolasi Diperkuat hingga Level Komunitas

Nasional
Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Tes Swab RS Ummi, Menantu Rizieq Banding

Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Tes Swab RS Ummi, Menantu Rizieq Banding

Nasional
Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Dalam Tahap Klarifikasi

Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Dalam Tahap Klarifikasi

Nasional
Pukat UGM: Keuntungan Negara Menyita Mobil Pinangki Tak Sebanding dengan Kerusakan yang Ditimbulkan

Pukat UGM: Keuntungan Negara Menyita Mobil Pinangki Tak Sebanding dengan Kerusakan yang Ditimbulkan

Nasional
Ketua Badan Pengkajian MPR: Tak Ada Kajian soal Perubahan Masa Jabatan Presiden

Ketua Badan Pengkajian MPR: Tak Ada Kajian soal Perubahan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Kemendikbud Ristek: Kebijakan PTM Terbatas Disesuaikan Kondisi Daerah

Kemendikbud Ristek: Kebijakan PTM Terbatas Disesuaikan Kondisi Daerah

Nasional
Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Nasional
Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Nasional
100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

Nasional
Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Nasional
DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

Nasional
Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X