PPP Nilai Frasa "Indonesia Asli" Kembalikan Cita-cita Pendiri Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy mengatakan, upaya mengembalikan frasa "Indonesia asli" sebagai syarat menjadi kepala negara, bertujuan untuk kembali ke cita-cita pendiri bangsa.

"Karena kami melihat ada potensi bias penyimpangan dengan adanya kalimat semata-mata 'WNI sejak kelahirannya'," kata Romi di kantor PP Muhammadiyah, Kamis (6/10/2016).

Romi menuturkan, para pendiri bangsa memikirkan menjaga agar warga negara Indonesia yang tidak memiliki akar historis dan emosional tidak menjadi pemimpin negeri.

Menurut Romi, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bung Karno menegaskan bahwa adanya perbedaan hak secara historis antara pribumi, warga timur asing, dan warga kulit putih.

Perbedaan hak seperti itu, lanjut Romi, tidak hanya terjadi di Indonesia. Namun, itu juga terjadi di kawasan benua biru.

"Sebagai contoh berdasarkan UU Tahun 1705, di Inggris untuk jadi seorang ratu harus seseorang yang memiliki keyakinan Anglican Church. Tidak bisa dia seorang protestan kemudian menjadi ratu," ucap Romi.

Romi menambahkan, dengan mengembalikan frasa "Indonesia asli", PPP berkeinginan mengembalikan konteks sejarah dan keluhuran Indonesia.

Frasa "Indonesia asli", menurut dia, tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi sebagian kelompok.

Usulan ini sebelumnya diungkap PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PPP di Jakarta, Senin (3/10/2016) malam.

(Baca: PPP Usul Amandemen UUD 1945 Kembalikan Frasa "Presiden ialah Orang Indonesia Asli")

Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, "Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

PPP, kata Romahurmuziy, menginginkan frasa "orang Indonesia asli" kembali dimasukkan dalam pasal tersebut, persis seperti sebelum diamandemen. Dengan demikian, pasal tersebut akan disertai frasa "Presiden ialah orang Indonesia asli".

(Baca: "Capres Asli Indonesia" dan Kewajiban Memilih Calon Muslim Jadi Rekomendasi Mukernas PPP)