PPP Nilai Frasa "Indonesia Asli" Kembalikan Cita-cita Pendiri Bangsa

Kompas.com - 07/10/2016, 10:17 WIB
- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (6/10/2016) Lutfy Mairizal Putra- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (6/10/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy mengatakan, upaya mengembalikan frasa "Indonesia asli" sebagai syarat menjadi kepala negara, bertujuan untuk kembali ke cita-cita pendiri bangsa.

"Karena kami melihat ada potensi bias penyimpangan dengan adanya kalimat semata-mata 'WNI sejak kelahirannya'," kata Romi di kantor PP Muhammadiyah, Kamis (6/10/2016).

Romi menuturkan, para pendiri bangsa memikirkan menjaga agar warga negara Indonesia yang tidak memiliki akar historis dan emosional tidak menjadi pemimpin negeri.

Menurut Romi, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bung Karno menegaskan bahwa adanya perbedaan hak secara historis antara pribumi, warga timur asing, dan warga kulit putih.

Perbedaan hak seperti itu, lanjut Romi, tidak hanya terjadi di Indonesia. Namun, itu juga terjadi di kawasan benua biru.

"Sebagai contoh berdasarkan UU Tahun 1705, di Inggris untuk jadi seorang ratu harus seseorang yang memiliki keyakinan Anglican Church. Tidak bisa dia seorang protestan kemudian menjadi ratu," ucap Romi.

Romi menambahkan, dengan mengembalikan frasa "Indonesia asli", PPP berkeinginan mengembalikan konteks sejarah dan keluhuran Indonesia.

Frasa "Indonesia asli", menurut dia, tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi sebagian kelompok.

Usulan ini sebelumnya diungkap PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PPP di Jakarta, Senin (3/10/2016) malam.

(Baca: PPP Usul Amandemen UUD 1945 Kembalikan Frasa "Presiden ialah Orang Indonesia Asli")

Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, "Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

PPP, kata Romahurmuziy, menginginkan frasa "orang Indonesia asli" kembali dimasukkan dalam pasal tersebut, persis seperti sebelum diamandemen. Dengan demikian, pasal tersebut akan disertai frasa "Presiden ialah orang Indonesia asli".

(Baca: "Capres Asli Indonesia" dan Kewajiban Memilih Calon Muslim Jadi Rekomendasi Mukernas PPP)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

Nasional
Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Muncul Draf UU Cipta Kerja 1.187 Halaman, Ahli: Tak Masuk Akal kalau Perubahan 'Font' dan 'Margin'

Muncul Draf UU Cipta Kerja 1.187 Halaman, Ahli: Tak Masuk Akal kalau Perubahan "Font" dan "Margin"

Nasional
Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Nasional
Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Nasional
Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

Nasional
Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X