Kenaikan Dana Parpol, Polemik Demokratisasi di Tengah Defisit Anggaran

Namun, untuk bisa memperoleh dana tersebut, parpol harus menyerahkan laporan keuangan dari dana yang diberikan pemerintah di tahun sebelumnya.

"Jadi laporannya memang tiap tahun dan harus sudah diaudit oleh akuntan publik. Bila tidak menyerahkan maka tidak akan diturunkan dananya," ujar Arsul.

Selama ini untuk membiayai kegiatan di luar pendidikan politik, seperti konsolidasi kader partai di seluruh Indonesia, PPP memperoleh dana dari potongan gaji anggota legislatif mulai dari level pusat hingga daerah.

Lebih demokratis

Menanggapi rencana penaikan dana bantuan parpol sebesar 50 kali lipat, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyatakan hal tersebut merupakan upaya yang baik dari pemerintah.

Dengan adanya sumbangan besar dari negara terhadap finansial parpol maka akan membuat parpol menjadi lebih demokratis.

Sebab, parpol akan dimiliki tak hanya oleh beberapa orang sebagai penyandang dana terbesar, terutama para pengusaha.

"Selama ini kan kita ketahui parpol banyak disumbang dengan jumlah besar oleh satu atau dua orang sebagai penyandang dana terbesar. Sehingga keputusan di tubuh parpol sering ditentukan oleh mereka, para penyandang dana besar," kata Adnan saat dihubungi, Selasa (5/10/2016).

"Padahal semestinya keputusan di parpol itu ditentukan oleh banyak orang karena yang bekerja untuk parpol kan banyak orang. Sehingga memutuskan seseuatu pun harus demokratis," ujarnya.

Namun demikian, Adnan mengimbau agar pemerintah menerapkan sistem pertanggungjawaban keuangan yang lebih ketat bila hendak merealisasikan rencana itu. Sebab, jumlah dana tersebut tidak sedikit.

Jika rencana ini dilengkapi dengam aturan ketat pelaporan keuangan, maka akan memunculkan budaya transparansi di tubuh parpol.

Meski demikian, Adnan mengakui rencana ini tak serta-merta menutup jalan para donatur gelap untuk memasukkan kepentingan pribadinya ke dalam parpol.

Namun setidaknya, menurut Adnan, dengan semakin besarnya sumbangan dana dari negara terhadap parpol, mampu menghadirkan dua manfaat tadi.

"Jika dua manfaat itu membudaya dan terlembagakan di tubuh parpol maka akan membawa perbaikan ke sistem politik Indonesia secara keseluruhan," ucap Adnan.

Pihak Istana sendiri belum dapat memastikan mengenai angka kenaikan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, usulan kenaikan dana bantuan untuk partai politik merupakan hal yang wajar. Namun, angka kenaikannya harus rasional.

"Kalau angkanya 50 kali lipat akan sangat mengejutkan publik. Angkanya harus patut, pantas," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2016).

(Baca: Istana: Dana Parpol kalau Naik 50 Kali Lipat Akan Kejutkan Publik)