Kompas.com - 05/10/2016, 07:33 WIB
Ilustrasi partai politik KOMPAS.com/ JunaediIlustrasi partai politik
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah untuk menaikkan besaran dana bantuan partai politik (parpol) mendapat sambutan positif dari kalangan elite parpol.

Dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, kenaikan itu mencapai 50 kali lipat.

Namun di sisi lain, parpol juga meragukan rencana tersebut mengingat defisit anggaran yang tengah dialami pemerintah.

Peningkatan bantuan bagi partai menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dan Kemendagri, di Jakarta, Senin (3/10).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyatakan, partainya akan mengkaji terlebih dahulu usulan pemerintah yang hendak menaikkan dana bantuan parpol.

Menurut Yandri, hal itu sangat bergantung pada kondisi keuangan negara yang tengah kesulitan, sehingga perlu kajian mendalam untuk menaikkan dana bantuan parpol.

"Namun jika ternyata anggaran negara mencukupi pastinya parpol menyambut baik rencana pemerintah untuk menaikan dana bantuan parpol," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi, selama ini alokasi dana untuk kegiatan yang mengumpulkan kader parpol dari seluruh penjuru Indonesia seperti rapat kerja nasional (rakernas) dan acara konsolidasi lain, membutuhkan biaya besar.

Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Meski belum meyakini sepenuhnya realisasi rencana itu, Arsul menyatakan, parpol tentu menyambut dengan suka cita.

Namun, Arsul lantas mempertanyakan peruntukan dana bantuan parpol harus diperjelas jika kenaikannya mencapai 50 kali lipat.

(Baca juga: PPP: Parpol yang Dapat Amanah Lakukan Pendidikan Politik, Jangan Dibebani Cari Anggaran)

Sebab, selama ini besaran dana bantuan parpol sebesar Rp 108 yang dikalikan dengan jumlah suara yang diperoleh di Pemilu Legislatif 2014 hanya diperuntukan untuk kegiatan pendidikan politik dan pengkaderan di tubuh parpol.

"Kalau besaran kenaikan mencapai 50 kali lipat, peruntukannya harus diperjelas pula. Apakah boleh digunakan untuk kegiatan selain pendidikan politik para kader atau tidak, karena jumlahnya akan besar sekali," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (4/10/2016) malam.

(Baca: Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik hingga 50 Kali Lipat)

Jika dihitung berdasarkan jumlah suara di Pemilu Legislatif 2014, PDI-P dengan jumlah suara terbesar yakni 23 juta suara, hanya memperoleh sekitar Rp 2,5 miliar per tahun.

Arsul menambahkan, dana tersebut diperoleh parpol tiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme pemberiannya melalui transfer ke rekening DPP partai.

Namun, untuk bisa memperoleh dana tersebut, parpol harus menyerahkan laporan keuangan dari dana yang diberikan pemerintah di tahun sebelumnya.

"Jadi laporannya memang tiap tahun dan harus sudah diaudit oleh akuntan publik. Bila tidak menyerahkan maka tidak akan diturunkan dananya," ujar Arsul.

Selama ini untuk membiayai kegiatan di luar pendidikan politik, seperti konsolidasi kader partai di seluruh Indonesia, PPP memperoleh dana dari potongan gaji anggota legislatif mulai dari level pusat hingga daerah.

Lebih demokratis

Menanggapi rencana penaikan dana bantuan parpol sebesar 50 kali lipat, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyatakan hal tersebut merupakan upaya yang baik dari pemerintah.

Dengan adanya sumbangan besar dari negara terhadap finansial parpol maka akan membuat parpol menjadi lebih demokratis.

Sebab, parpol akan dimiliki tak hanya oleh beberapa orang sebagai penyandang dana terbesar, terutama para pengusaha.

"Selama ini kan kita ketahui parpol banyak disumbang dengan jumlah besar oleh satu atau dua orang sebagai penyandang dana terbesar. Sehingga keputusan di tubuh parpol sering ditentukan oleh mereka, para penyandang dana besar," kata Adnan saat dihubungi, Selasa (5/10/2016).

"Padahal semestinya keputusan di parpol itu ditentukan oleh banyak orang karena yang bekerja untuk parpol kan banyak orang. Sehingga memutuskan seseuatu pun harus demokratis," ujarnya.

Namun demikian, Adnan mengimbau agar pemerintah menerapkan sistem pertanggungjawaban keuangan yang lebih ketat bila hendak merealisasikan rencana itu. Sebab, jumlah dana tersebut tidak sedikit.

Jika rencana ini dilengkapi dengam aturan ketat pelaporan keuangan, maka akan memunculkan budaya transparansi di tubuh parpol.

Meski demikian, Adnan mengakui rencana ini tak serta-merta menutup jalan para donatur gelap untuk memasukkan kepentingan pribadinya ke dalam parpol.

Namun setidaknya, menurut Adnan, dengan semakin besarnya sumbangan dana dari negara terhadap parpol, mampu menghadirkan dua manfaat tadi.

"Jika dua manfaat itu membudaya dan terlembagakan di tubuh parpol maka akan membawa perbaikan ke sistem politik Indonesia secara keseluruhan," ucap Adnan.

Pihak Istana sendiri belum dapat memastikan mengenai angka kenaikan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, usulan kenaikan dana bantuan untuk partai politik merupakan hal yang wajar. Namun, angka kenaikannya harus rasional.

 

"Kalau angkanya 50 kali lipat akan sangat mengejutkan publik. Angkanya harus patut, pantas," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2016).

(Baca: Istana: Dana Parpol kalau Naik 50 Kali Lipat Akan Kejutkan Publik)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.