Seskab Akui Naiknya Dana Parpol Tak Jamin Hilangkan Korupsi Politisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui kenaikan dana bantuan untuk partai politik tidak akan membuat korupsi oknum parpol akan hilang.

Sebab, ia menilai korupsi saat ini sudah seperti narkoba yang menjadi candu.

"Jadi orang yang melakukan itu walaupun bukan orang yang kurang, banyak orang yang secara ekonomi mampu, secara kedudukan terhormat tetapi mereka tetap melakukan hal yang sama," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2016).

Kendati demikian, ia berharap kenaikan dana parpol setidaknya bisa meminimalisasi potensi korupsi di kalangan politisi.

Ia mengakui dana parpol sebesar Rp 108 per suara yang ada saat ini masih sangat minim untuk operasional parpol.

"Dengan demikian, ujian bagi parpol apakah dengan peningkatan bantuan pemerintah atau negara kepada partai itu akan mengakibatkan menurunnya korupsi," kata dia.

Jika setelah dana parpol dinaikkan dan korupsi berkurang signifikan, ia meyakini publik tidak akan masalah.

Namun jika dana parpol sudah dinaikkan dan jumlah korupsi tidak berkurang, maka kepuasan publik terhadap parpol akan semakin menurun.

"Indeks kepuasan  publik yang ada saat ini, mengalami penurunan karena korupsinya masih ada," kata dia.

Adapun untuk jumlah kenaikannya, Pramono mengatakan, hal tersebut perlu diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR.

Yang pasti, jumlah kenaikan harus rasional serta menyesuaikan dengan kondisi ekonomi negara.

Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat menaikkan bantuan keuangan untuk partai politik. Dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, besar kenaikan itu mencapai 50 kali lipat

(Baca: Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik hingga 50 Kali Lipat)

Peningkatan bantuan bagi partai menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dan Kemendagri, di Jakarta, Senin (3/10).