Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 18 Dubes

Kompas.com - 04/10/2016, 10:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Republik Indonesia.

Acara berlangsung Istana Mereka, Jakarta, Selasa (4/9/2016), pukul 10.00 WIB.  Satu per satu Dubes negara sahabat menyerahkan surat kepercayaannya kepada Jokowi.

Usai menerima surat kepercayaan itu, Jokowi mengajak para Dubes satu per satu berbincang di Beranda Istana Merdeka.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Berikut nama-nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden:

1. Mehmet Kadri Sander Gorboz, Dubes LBBP Republik Turki.

2. Mohamed Abdulla M Bin Mutleq Algafhli, Dubes LBBP Persatuan Emirat Arab.

3. Peter MacArthur, Dubes LBBP Kanada.

4. Michael Freiherr von Ungern-Stemberg, Dubes LBBP Republik Federal Jerman.

5. Helene Steinhausi, Dubes LBBP Republik Austria.

6. Deborah Ho Ng de Cogley, Dubes LBBP Republik Panama.

7. Gonzalo Mendoza Negri, Dubes LBBP Republik Chile.

8. Ahmed Bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamar, Dubes LBBP Negara Qatar.

9. Ahmed Amr Ahmed Moawad, Dubes LBBP Republik Arab Mesir.

10. Osama Mohammad Abdullah Alshuaibi, Dubes LBBP Arab Saudi.

11. Jose Renato Salazar Acosta , Dubes LBBP Republik Kolombia.

12. Clement Philip Ricardo Allicock, Dubes LBBP Jamaika berkedudukan di Tokyo.

13. Helena Drnovsek Zorko, Dubes LBBP  Republik Slovenia berkedudukan di Canberra.

14. Hinauri Petana, Dubes LBBP Samoa berkedudukan di Canberra.

15. Walubita Imakando, Dubes LBBP Republik Zambia berkedudukan di Kuala Lumpur.

16. Yahya Ngam, Dubes LBBP Republik Islam Mauritania berkedudukan di Tokyo.

17. Yazkuli Mammadov, Dubes LBBP Turkmenistan berkedudukan di Kuala Lumpur.

18. Anne Namakau Mutelo, Dubes LBBP Republik Namibia berkedudukan di Kuala Lumpur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com