JAKARTA, KOMPAS.com – Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku tidak mengetahui soal kabar pertemuan antara Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo.
Selain tidak berada di lokasi, Anies mengaku, baru mengetahui kabar tersebut dari media massa.
"Saya dengernya malah dari online, dari berita. Saya enggak tahu," kata Anies saat menghadiri kegiatan HUT ke-50 KAHMI di Hotel Bidakara, Rabu (28/9/2016).
Kabar pertemuan itu sebelumnya diungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Berdasarkan keterangan Arief, pertemuan itu terjadi di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016) sore.
(Baca: Waketum Gerindra Benarkan Pratikno Temui Prabowo sebelum Penetapan Anies-Sandiaga)
Meski mengaku tidak tahu pertemuan itu, Anies tak membantah jika dirinya kerap berkomunikasi dengan Pratikno. Komunikasi tersebut bahkan dilakukan setiap waktu.
"Kalau saya tentu komunikasi karena kami selalu ada komunikasi dengan Pak Pratik. Kapan saja bisa komunikasi dengan Beliau," ucapnya.
Namun, Anies tak mengungkap, hal apa saja yang dibahas dalam komunikasi tersebut. Anies tak mengungkap apakah komunikasi itu juga termasuk pencalonannya saat ini.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa pihak Istana Kepresidenan mengintervensi proses pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI.
Melalui rilis resmi Setkab, Pratikno membantah bila kedatangannya menemui Prabowo untuk membujuk mantan Komandan Jenderal Kopasus itu agar tak mencalonkan Anies sebagai Gubernur.
(Baca juga: Pratikno Anggap Serius Tuduhan soal Dirinya Bertemu Prabowo)
Istana netral
Sementara itu, pada Selasa (27/9/2016), Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo bersikap netral dalam menyikapi pemilihan kepala daerah.
"Presiden selalu sampaikan, Presiden netral berdiri di semua pasangan calon. Siapa pun, termasuk Anies Baswedan," ujar Johan di kantornya.
"Itu adalah hak Anies sendiri untuk mengikuti pilkada mana pun dan dari partai mana pun," kata dia.
(Baca: Istana Pastikan Presiden Jokowi Netral dalam Pilkada DKI)
Presiden, menurut Johan, juga tidak mempunyai kewenangan apa-apa untuk melakukan intervensi.
Johan melanjutkan, Presiden mendukung pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Presiden juga ingin pilkada serentak 2017 melahirkan pemimpin-pemimpin yang andal dalam bekerja.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.