Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Minta Publik Laporkan Anggota TNI yang Tak Netral di Pilkada

Kompas.com - 23/09/2016, 20:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terus menerus menegaskan bahwa tentara harus menjaga netralitas dan tak memihak saat penyelenggaraan Pilkada.

Hal tersebut selaras perintah Presiden Joko Widodo yang ingin TNI bersikap profesional menjelang Pilkada yang dihelat tahun depan.

"Lalu saya kumpulkan pangdam, saya sampaikan kita harus berpihak, yaitu berpihak pada keamanan dan keberhasilan Pilkada. Untuk itu kita harus profesional dan netral," ujar Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (23/9/2016).

Gatot mengatakan, jajaranya akan terus mengawasi tentara yang tak netral. Jika ada temuan dan terbukti memihak pasangan calon tertentu, sudah pasti akan disanksi. 

"Jika ditemukan, saya nilai pimpinannya pengawasannya kurang," kata Gatot.

Gatot pun mengimbau masyarakat ikut mengawasi netralitas TNI. Apabila ditemukan indikasi keberpihakan anggota TNI, maka masyarakat diharap mau melaporkan anggota tersebut ke satuan TNI.

(Baca: Panglima Jamin Netralitas TNI di Pilkada Serentak)

"Kalau dia berkomentar tentang Pilkada boleh-boleh saja. Tapi kalau dia komentar cenderung mengangkat dan mempromosikan calon tertentu, berarti sudah tidak netral," kata Gatot.

Soal netralitas, Gatot terus mengingatkan seluruh anggota TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini juga bicara soal jaminan netralitas TNI pada Rabu (21/9/2016).

"Saya Jamin tidak ada keberpihakan TNI, laporkan, jangan bikin isu dan ini kan harus jelas, laporkan saja," ujar Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com