Demi Meraih Kemenangan...

Fadel Muhammad, tim sukses pasangan Hanna Hasanah dan Tony Yunus yang diusung PDI-P dan PPP di Pilkada Gorontalo, mengatakan, menggunakan jasa konsultan dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Terkait jasa tersebut, Fadel mengatakan telah membayar jasa konsultan dari UNG sebanyak Rp 70 juta.

"Mereka kami bayar dari pendaftaran hingga hari-H pilkada. Kami rasa, memanfaatkan jasa politik orang daerah lebih jitu sebab mereka yang mengenal karakter masyarakat," katanya.

Namun, ada juga pasangan bakal calon yang tak menggunakan jasa konsultan politik di pilkada ini.

Mantan Bupati Baubau di Sulawesi Tenggara Amirul Tamim (2003-2013) yang kini menjabat Anggota Komisi II DPR, salah satunya.

Dua kali mengikuti pilkada, dia tidak pernah memakai jasa konsultan politik karena tarifnya yang mahal.

"Gaji saat menjadi kepala daerah hanya Rp 6 juta. Jika dikalikan masa jabatan selama lima tahun, berarti total Rp 360 juta. Artinya kalau pakai konsultan politik, untuk melakukan survei saja, bisa menghabiskan sepertiga gaji selama lima tahun," ujarnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan sulit untuk mengharapkan gaji kepala/wakil kepala daerah dapat menutup biaya politik yang dikeluarkan selama pilkada. Di sinilah keberadaan donatur sering kali dimanfaatkan oleh calon.

Namun, para donatur itu biasanya menuntut balas jasa ketika calon yang didukungnya memenangi pilkada.

Balas jasa yang diminat donatur itu, misalnya berupa proyek-proyek pemerintah.

Kondisi ini seharusnya bisa dicegah karena menjadi awal dari praktik korupsi. Caranya, dengan mengoptimalkan pengawasan dana kampanye calon saat pilkada dan pengawasan kepada kepala/wakil kepala daerah saat mereka menjabat.

"Jika pengawasan optimal, pemimpin daerah akan ragu melakukan jual-beli pengaruh sejak saat pilkada," ujar Adnan Topan. (AGE/APA/GAL/ZAL/DRI)