Demi Meraih Kemenangan...

Konsultan politik berperan penting dalam pemilihan kepala daerah. Selain membantu memenangkan calon kepala/wakil kepala daerah, hasil kerja mereka juga jadi parameter partai politik saat menentukan calon yang akan diusung di pilkada.

Biaya tinggi untuk bayar mereka, tak jadi kendala demi kemenangan.

Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang menilai penting peran konsultan politik.

Setiap pemilihan kepala daerah (pilkada), Nasdem mengharuskan bakal calon kepala/wakil kepala daerah yang hendak diusung, menyertakan hasil survei tingkat elektabilitas dirinya bersama pasangannya.

Hasil survei ini harus dikeluarkan oleh konsultan politik yang direkomendasikan partai.

Hasil survei itu menjadi parameter utama dalam menentukan calon kepala/wakil kepala daerah yang akan diusung di suatu daerah.

Semakin tinggi elektabilitas calon, kian tinggi pula peluangnya diusung Nasdem.

Strategi ini, menurut Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Nining Indra Saleh, Senin (26/9), di Jakarta, terlihat hasilnya pada pilkada serentak tahun 2015.

Dari 269 daerah yang menggelar pilkada pada tahun itu, Nasdem berhasil menang di 138 daerah.

Bakal calon harus mengeluarkan uang sendiri untuk menggunakan jasa tersebut. Menurut Nining, hal itu sekaligus untuk menunjukkan keseriusan calon mengikuti pilkada.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuturkan, partainya juga membebankan biaya survei kepada calon.

Bedanya, untuk survei pra penetapan calon oleh partai, PPP membiayai dulu survei. Setelah PPP menetapkan calon yang akan diusung, calon itu wajib mengembalikan uang survei ke partai.

"Partai punya uang dari mana kalau harus membiayai survei?" ujarnya.

Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai mengatakan kas partai digunakan untuk membiayai survei.

Namun, survei tidak untuk semua daerah. Papua, misalnya, dikecualikan karena kondisi geografi yang berat sehingga menyulitkan survei.

Ratusan juta

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, survei elektabilitas calon membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah.

Biaya survei dengan 400 responden, antara Rp 110 juta hingga 150 juta. Tarif survei dengan 800 responden, Rp 200 juta-Rp 250 juta.

Tinggi-rendahnya biaya ini bergantung pada tingkat kesulitan di daerah untuk survei.

Selain survei, konsultan politik ini menawarkan jasa lainnya di pilkada seperti strategi untuk menghadapi calon lainnya dan menghidupkan jaringan calon.

Yunarto menolak menyebutkan biaya yang harus dikeluarkan calon jika menyewa paket lengkap, tidak sebatas survei.

Namun, dengan melihat tarif sekali survei, sudah bisa terbaca besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon untuk menggunakan jasa politik konsultan selama pilkada.

Namun, hal itu menyurutkan keinginan sejumlah kandidat untuk menggunakan konsultan politik.

"Antusiasme calon menggunakan konsultan politik masih terasa," ujar Yunarto.

Namun, ia menolak menyebutkan jumlah kliennya.

Minat tertinggi, lanjut Yunarto, adalah untuk melakukan survei elektabilitas calon. Pasalnya, partai memakai hasil survei itu sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan calon yang akan diusung.

Selain itu, konsultan politik juga dinilai penting untuk menyajikan data pembanding dari data yang disajikan tim sukses.

Kehadiran konsultan juga dibutuhkan untuk memberikan panduan dalam penerapan strategi kampanye oleh tim sukses.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi juga mengatakan masih tingginya antusiasme calon menggunakan konsultan politik.

Bahkan, tidak hanya untuk Pilkada 2017. Sejumlah orang yang berniat maju di Pilkada 2018, bahkan sudah bersiap memesan jasanya.

Ukur kemampuan

Rusli Habibie dan Idris Rahim, termasuk salah satu bakal calon yang menggunakan jasa konsultan politik untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Gorontalo, pada tahun depan.

Ishak Liputo, tim sukses Rusli Habibie-Idris Rahim menuturkan, pasangan yang diusung Partai Golkar ini menyewa jasa konsultan politik Saiful Mujani.

Ishak Liputo, tim sukses Rusli Habibie dan Idris Rahim mengatakan peran jasa konsultan politik penting untuk mengukur kemampuan pasangan dalam beberapa periode menjelang hari pemilihan.

Konsultan politik dapat mengukur kebutuhan rakyat sebuah wilayah dan tema kampanye yang cocok.

Menurut Ishak, jasa konsultan politik Saiful Mujani telah digunakan saat survei pasangan calon jauh sebelum pendaftaran sebagai peserta pilkada, yakni pada 6 Agustus lalu.

Mengenai jumlah uang dibayar kepada konsultan politik, Ishak tidak tahu-menahu.

Fadel Muhammad, tim sukses pasangan Hanna Hasanah dan Tony Yunus yang diusung PDI-P dan PPP di Pilkada Gorontalo, mengatakan, menggunakan jasa konsultan dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Terkait jasa tersebut, Fadel mengatakan telah membayar jasa konsultan dari UNG sebanyak Rp 70 juta.

"Mereka kami bayar dari pendaftaran hingga hari-H pilkada. Kami rasa, memanfaatkan jasa politik orang daerah lebih jitu sebab mereka yang mengenal karakter masyarakat," katanya.

Namun, ada juga pasangan bakal calon yang tak menggunakan jasa konsultan politik di pilkada ini.

Mantan Bupati Baubau di Sulawesi Tenggara Amirul Tamim (2003-2013) yang kini menjabat Anggota Komisi II DPR, salah satunya.

Dua kali mengikuti pilkada, dia tidak pernah memakai jasa konsultan politik karena tarifnya yang mahal.

"Gaji saat menjadi kepala daerah hanya Rp 6 juta. Jika dikalikan masa jabatan selama lima tahun, berarti total Rp 360 juta. Artinya kalau pakai konsultan politik, untuk melakukan survei saja, bisa menghabiskan sepertiga gaji selama lima tahun," ujarnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan sulit untuk mengharapkan gaji kepala/wakil kepala daerah dapat menutup biaya politik yang dikeluarkan selama pilkada. Di sinilah keberadaan donatur sering kali dimanfaatkan oleh calon.

Namun, para donatur itu biasanya menuntut balas jasa ketika calon yang didukungnya memenangi pilkada.

Balas jasa yang diminat donatur itu, misalnya berupa proyek-proyek pemerintah.

Kondisi ini seharusnya bisa dicegah karena menjadi awal dari praktik korupsi. Caranya, dengan mengoptimalkan pengawasan dana kampanye calon saat pilkada dan pengawasan kepada kepala/wakil kepala daerah saat mereka menjabat.

"Jika pengawasan optimal, pemimpin daerah akan ragu melakukan jual-beli pengaruh sejak saat pilkada," ujar Adnan Topan. (AGE/APA/GAL/ZAL/DRI)