Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Disayang SBY, Ruhut Yakin Tak Akan Dipecat gara-gara Dukung Ahok

Kompas.com - 27/09/2016, 19:13 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meyakini bahwa partainya tidak akan memecatnya. Keyakinan itu lantaran Ruhut merasa disayang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu disampaikan Ruhut menyikapi perbedaan pandangan dirinya dengan Demokrat dalam Pilkada DKI Jakarta.

Ruhut sejak awal menyatakan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dajrot Saiful Hidayat.

Sementara Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

"Enggak (dipecat), aku buktinya belum dipanggil-panggil. Gimana mau dipanggil, orang Pak SBY sayang sama aku," ujar Ruhut di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2016).

(Baca: Ani Yudhoyono: Hanya Agus yang Bisa Jawab, Bukan Ruhut Sitompul)

Ruhut mengklaim dirinya kader loyal di Demokrat. SBY selaku ketua umum, kata Ruhut, melihat hal itu.

"Dia kan tahu mana kader emas mana loyal. Saya kan kader emasnya Pak SBY. Dia sayang sama aku, dia tahu mana kader militannya," kata Ruhut.

(Baca: Ahok Berterima Kasih pada Ruhut Sitompul dan Hayono Isman)

Ia menambahkan, saat pemilihan presiden 2014, dirinya mendukung Joko Widodo (Jokowi). SBY, lanjut Ruhut, menghormati keputusan tersebut.

"Orang enggak apa-apa kok. Buktinya dulu aku dukung Pak Jokowi dia hormati. Sedikit pun tidak ada teguran, yang selama ini galak, sekarang sudah mulai lembut kan?" kata dia.

Karena itu, Ruhut yakin Demokrat tidak akan memecat dirinya. (Baca: Dewan Kehormatan Demokrat Anggap Ruhut dan Hayono Hanya Cari Perhatian)

"Enggak akan diproses," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Selain Ruhut, anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman juga mendukung Ahok-Djarot dalam Pilkada.

Ketua DPP Demokrat Didik Mukriyanto menyatakan dalam waktu dekat partainya akan segera memanggil Ruhut dan Hayono.

Ia mengatakan, etika berpartai seharusnya dijunjung tinggi dalam situasi seperti ini. 

(Baca: Demokrat Imbau Ruhut dan Hayono Kembali ke "Jalan yang Benar")

Perbedaan pendapat sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu ke internal partai agar bisa disikapi dengan bijak.

"Semestinya kader yang berseberangan dengan kami di Pilkada DKI sadar diri. Mereka bisa menduduki posisi penting di saat ini kan juga karena diberi kepercayaan sama partai. Marilah kembali ke jalan yang benar," kata Didik.

Kompas TV Pembelotan Warnai Pertarungan Pilkada DKI (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com