Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumah Sakit Milik Panitera PN Jakut di Indramayu Beroperasi Tanpa Izin

Kompas.com - 13/09/2016, 18:40 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Sakit Reysa Permata milik panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, ternyata beroperasi tanpa izin.

Rumah sakit yang dibangun di Desa Cikedung, Indramayu, tersebut telah beroperasi, meski belum memiliki izin operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

"Operasionalnya sudah lama, kira-kira sudah dua bulan tanpa izin," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Dedi Rohendi, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Menurut Dedi, rumah sakit milik Rohadi diketahui oleh Dinas Kesehatan, telah melayani pasien pada Januari 2016.

Mengetahui hal tersebut, Dinas Kesehatan kemudian mengeluarkan surat teguran.

Dedi mengatakan, surat teguran tersebut dikirimkan kepada Dinas Perizinan Bangunan dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain itu, surat juga dikirimkan kepada Bupati Indramayu.

Meski demikian, menurut Dedi, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau respons terkait surat teguran tersebut.

"Kami menunggu tindak lanjut, mereka yang bisa memberikan tindakan," kata Dedi.

Sementara itu, terkait belum dikeluarkannya izin operasional, menurut Dedi, karena ada beberapa persyaratan administrasi, serta standar fasilitas dan sarana-prasarana rumah sakit yang belum dipenuhi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Rohadi sebagai tersangka penerima suap, gratifikasi, dan pencucian uang.

Dedi merupakan salah satu saksi yang diperiksa terkait kasus pencucian uang. Diduga, rumah sakit yang dibangun Rohadi tersebut berasal dari hasil tindak kejahatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com