Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa Perdana, Bupati Banyuasin Yan Anton Belum Dicecar soal Substansi Kasus

Kompas.com - 13/09/2016, 17:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian menjalani pemeriksaan perdana di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (13/9/2016). Selama diperiksa, Yan Anton dicecar sebanyak 13 pertanyaan oleh penyidik KPK.

"Untuk pemeriksaan ditanya ke lawyer saja ya," ujar Yan Anton saat keluar dari Gedung KPK.

Pengacara Yan Anton, Heru Widodo mengatakan, pemeriksaan kali ini hanya seputar riwayat diri, pekerjaan, serta tugas dan kewajiban masing-masing orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga mengonfirmasi beberapa hal terkait operasi tangkap tangan.

Heru mengatakan, pemeriksaan terhadap Yan belum masuk sepenuhnya masuk ke dalam inti persoalan, yakni dugaan penyuapan yang melibatkan Yan Anton. Penyidik KPK juga belum menanyakan seputar aset milik Yan Anton yang disita.

(Baca: KPK Sita Harley Davidson hingga Motor Ducati Milik Bupati Banyuasin)

"Jadi, baru pemeriksaan pertama yang didampingi oleh penasehat hukum, nanti ada pemeriksaan lanjutan oleh KPK," kata Heru.

Sebelumnya, dari hasil penggeledahan, penyidik KPK menyita beberapa aset milik Yan, salah satunya motor Harley Davidson. Selain itu, penyidik juga menyita satu unit motor Ducati yang disita dari istri Yan di Rumah Dinas Bupati Banyuasin.

Kemudian, penyidik juga menyita satu unit mobil Mitsubishi Mirage yang disita dari keluarga tersangka Rustami, yang merupakan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.

(Baca: Harta Bupati Banyuasin yang Dilaporkan ke KPK Rp 1,8 Miliar)

Yan Anton ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan.

Dalam kasus ini, Yan diduga menjanjikan sebuah proyek di dinas pendidikan Banyuasin kepada pengusaha bernama Zulfikar, yang merupakan direktur CV PP. Sebagai imbalannya, Bupati Banyuasin ini meminta Rp 1 Miliar kepada Zulfikar.

Kompas TV KPK Tangkap Bupati Banyuasin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com