Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Kapolri Tangkap Oknum Penghambat "Dwell Time"

Kompas.com - 13/09/2016, 13:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk menindak oknum yang menghambat durasi bongkar muat barang atau dwell time di pelabuhan barang.

Jokowi mendapatkan informasi bahwa dwell time di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, mengalami hambatan paling parah.

"Saya perintahkan Kapolri ke Belawan dan Tanjung Perak," ujar Jokowi saat meresmikan Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016) pagi.

(Baca: Jokowi Marah "Dwelling Time" Pelabuhan Belawan Masih 7 hingga 8 Hari)

Berdasarkan informasi yang diterima Jokowi dua hari yang lalu, ada sejumlah pelanggaran yang terjadi di kedua pelabuhan tersebut sehingga dwell time belum sesuai harapan, yakni dwell time yang mencapai tujuh hingga delapan hari.

Pertama, masih adanya pungutan liar yang membebankan pemilik kontainer.

Kedua, khusus di Pelabuhan Belawan, dari delapan crane yang ada, hanya satu yang dioperasikan.

Presiden Jokowi menduga kuat pengoperasian satu crane itu hanya untuk daya tawar pemilik kontainer untuk memberikan uang lebih supaya kontainernya cepat dibongkar muat.

"Sudah saya perintahkan kepada Kapolri, pelaku-pelaku pungli, tangkap! Enggak ada toleransi lagi. Kita tangkap saja kalau ada yang masih main-main seperti itu," ujar Jokowi.

Jokowi melanjutkan, ia mengapresiasi Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Makassar. Sebab, waktu bongkar muatnya sudah jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Namun, Jokowi meminta pengelola tidak langsung puas. Di Terminal Tanjung Priok, misalnya, dwell time mencapai sekitar 3,2 hari.

Jokowi meminta pengelola semakin mempercepatnya lagi.

"Jangan berhenti di tiga koma saja sudah senang. Saya minta lebih cepat," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa kecepatan bongkar muat ini akan berimbas pada penurunan biaya logistik. Dengan demikian, harga barang diharapkan jadi turun.

Kompas TV Bongkar Muat Kapal Diklaim Kurang dari 4 Hari
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com