Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentilan Megawati dan Sinyal untuk Ahok

Kompas.com - 11/09/2016, 13:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan hingga kini belum menentukan sikap politiknya terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Santer diberitakan, PDI-P diprediksi akan menyandingkan kadernya yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Bahkan, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Yorrys Raweyai sesumbar dukungan PDI-P akan segera dideklarasikan.

Namun, PDI-P masih memiliki opsi lain.

Selain opsi mendukung petahana, PDI-P juga memiliki opsi untuk memilih figur yang lolos proses penjaringan di DPD dan DPP PDI-P DKI Jakarta. Opsi lainnya adalah dengan skenario kejutan.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, melihat, tak ada kecenderungan PDI-P nantinya akan mendukung Ahok.

Sejak awal, komentar pedas dilontarkan oleh kubu banteng terhadap Ahok, mulai dari tudingan Ahok telah melakukan deparpolisasi. Istilah itu pertama kali dimunculkan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, yang juga Ketua DPRD DKI.

(Baca: Disebut Akan Deklarasi Ahok-Djarot, Sekjen PDI-P Bilang Tunggu Tanggal Mainnya)

Prasetio menilai adanya upaya deparpolisasi yang sedang berkembang di Indonesia.  Indikatornya, kata dia, adalah adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan Prasetio dalam menanggapi langkah relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menamakan diri "Teman Ahok". 

"Memang langkahnya (PDI-P) sama sekali prakondisi yang kami baca itu tidak menuju ke petahana," kata Siti saat dihubungi, Minggu (11/9/2016).

Simbol-simbol politik yang ditunjukan PDI-P juga dianggap mendukung ke arah sana.

Siti menjabarkan, PDI-P selalu memiliki kekhasan sendiri dalam proses rekrutmen kepala daerahnya. Ahok yang bukan merupakan kader dan tak mengikuti sekolah politik PDI-P sejak awal dianggap tak memiliki dasar untuk didukung.

Oleh karena itu, Siti memprediksi, PDI-P pada akhirnya akan cenderung mengusung kadernya sendiri untuk Pilkada DKI Jakarta.

(Baca: Jika PDI-P Usung Calon Sendiri, Djarot Enggan Jadi Wakil Risma?)

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com