Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Buka Loket Khusus LHKPN untuk Bakal Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 09/09/2016, 20:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka loket khusus penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bagi bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada 2017.

Penyerahan LHKPN merupakan syarat dalam pendaftaran calon kepala daerah.

"KPK sudah mengirimkan surat mengenai mekanisme tata cara penyampaian LHKPN, dan Direktorat LHKPN akan membuka loket khusus penerimaan LHKPN, dari 21 September 2016 sampai 3 Oktober 2016," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Loket khusus tersebut berada di Auditorium Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan.

Bakal calon kepala daerah akan dibantu untuk mengisi LHKPN yang terdiri dari dua jenis, yaitu form A untuk yang belum pernah mengisi, dan form B untuk yang sudah pernah.

Yuyuk mengatakan, Komisi Pemilihan Umum di provinsi/kota/kabupaten diminta untuk melakukan koordinasi dengan KPK, dengan mengirimkan nomor kontak dan mengonfirmasi ulang keaslian tanda terima LHKPN.

Penyerahan LHKPN merupakan salah satu persyaratan bagi bakal calon kepala daerah untuk mendaftar ke KPU.

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berdasarkan data, sejak 2004 KPK sudah mengusut 74 kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Modus perkara yang paling banyak adalah penyuapan sekitar 30 kasus, pengelolaan anggaran 20 kasus, pengadaan barang dan jasa 10 kasus, dan yang lainnya mengenai pemerasan perizinan, penyalangunaan wewenang, pencucian uang dan gratifikasi.

"Kami harap masyarakat menggunakan LHKPN sebagai pertimbangan memilih kepala daerah di tempat masing-masing," kata Yuyuk.

Kompas TV DPR Akan Perketat Penjaringan Calon Kepala Daerah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com