Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Buka Loket Khusus LHKPN untuk Bakal Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 09/09/2016, 20:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka loket khusus penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bagi bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada 2017.

Penyerahan LHKPN merupakan syarat dalam pendaftaran calon kepala daerah.

"KPK sudah mengirimkan surat mengenai mekanisme tata cara penyampaian LHKPN, dan Direktorat LHKPN akan membuka loket khusus penerimaan LHKPN, dari 21 September 2016 sampai 3 Oktober 2016," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Loket khusus tersebut berada di Auditorium Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan.

Bakal calon kepala daerah akan dibantu untuk mengisi LHKPN yang terdiri dari dua jenis, yaitu form A untuk yang belum pernah mengisi, dan form B untuk yang sudah pernah.

Yuyuk mengatakan, Komisi Pemilihan Umum di provinsi/kota/kabupaten diminta untuk melakukan koordinasi dengan KPK, dengan mengirimkan nomor kontak dan mengonfirmasi ulang keaslian tanda terima LHKPN.

Penyerahan LHKPN merupakan salah satu persyaratan bagi bakal calon kepala daerah untuk mendaftar ke KPU.

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berdasarkan data, sejak 2004 KPK sudah mengusut 74 kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Modus perkara yang paling banyak adalah penyuapan sekitar 30 kasus, pengelolaan anggaran 20 kasus, pengadaan barang dan jasa 10 kasus, dan yang lainnya mengenai pemerasan perizinan, penyalangunaan wewenang, pencucian uang dan gratifikasi.

"Kami harap masyarakat menggunakan LHKPN sebagai pertimbangan memilih kepala daerah di tempat masing-masing," kata Yuyuk.

Kompas TV DPR Akan Perketat Penjaringan Calon Kepala Daerah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com