Jokowi Lobi Duterte agar WNI yang Berhaji Pakai Paspor Filipina Tak Dipidana

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah RI berharap agar Pemerintah Filipina memaklumi tindakan 700 warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji secara ilegal menggunakan paspor negara tersebut.

Pemerintah RI menekankan bahwa para WNI tersebut merupakan korban dan tak berniat melanggar aturan apa pun di Filipina.

"Seharusnya itu tindak pidana juga di Filipina, karena pemalsuan identitas, tapi karena hubungan baik kita, kita selama ini kan selalu bekerja sama," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Yasonna mengatakan, seharusnya 700 WNI itu akan kembali ke Filipina seusai menunaikan ibadah haji dan menjalani proses pemeriksaan di sana.

Namun, sudah ada pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte agar mereka bisa diarahkan ke Indonesia.

"Info dari Ibu Menlu, pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Duterte menyetujui bahwa mereka tidak perlu diarahkan pada Filipina, nanti akan diarahkan kemari," ucap Yasonna.

Saat ini, lanjut Yasonna, pihak Kementerian Agama di Arab Saudi sedang mendata dan mencari 700 WNI yang sedang menunaikan ibadah haji tersebut.

"Supaya mereka nanti disatupesawatkan atau bagaimana teknisnya, karena itu kan tiketnya justru ke Filipina, kan harus cari pesawat lagi," kata dia.

Yasonna mengatakan, selama ini Indonesia dan Filipina mempunyai hubungan baik.

Ia lantas mengingatkan langkah Pemerintah RI yang membatalkan eksekusi mati Mary Jane Veloso, warga negara Filipina yang divonis mati karena kasus narkoba.

Menurut Yasonna, bukan tidak mungkin nantinya Presiden akan memberikan grasi terhadap Mary jika pengadilan Filipina memutuskan bahwa ia memang korban perdagangan manusia.

Sebelumnya, Yasonna menyebutkan, saat ini ada sekitar 500-700 warga negara Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina.

(Baca: 700 WNI Lolos Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

Ia mengatakan, mereka nekat menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal karena keterbatasan kuota haji di Indonesia.

Sementara kuota haji di Filipina banyak yang tidak terpakai. Akibatnya, sejumlah biro perjalanan nakal memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan.

Nasib berbeda dialami 177 WNI yang tak lolos terbang ke Arab Saudi dari bandara di Manila. Mereka lebih dulu kedapatan menggunakan paspor Filipina untuk menunaikan ibadah haji.

Kini, mereka sudah dilepas dan dipulangkan ke Indonesia.