Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di KTT Hangzhou, Jokowi Minta Negara G-20 Hindari Kebijakan Berdampak Negatif

Kompas.com - 05/09/2016, 07:16 WIB

HANGZHOU, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hangzhou, China, Minggu (4/9/2016) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Jokowi mendorong negara anggota kelompok 20 ekonomi dunia itu untuk berkomitmen dalam menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural guna perbaikan ekonomi dunia.

"G-20 harus meningkatkan komunikasinya dan menghindari kebijakan ekonomi yang menciptakan dampak negatif," kata Presiden Jokowi, dikutip dari laman Setkab.go.id, Senin (5/9/2016).

"Selain itu, setiap kebijakan ekonomi harus memiliki agenda pertumbuhan yang solid dan inklusif," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun yakin Indonesia mampu berperan besar dalam perkembangan ekonomi global. Terlebih lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan ekonomi negara anggota G-20.

"Indonesia berkomitmen untuk menjaga ekonominya terbuka dan kompetitif. Saya juga akan terus mempertahankan ekonomi yang inklusif," ucap Jokowi.

Karena itu, Jokowi juga berharap negara G-20 juga berkomitmen untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Salah satunya dengan menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang, terutama di ranah digital.

"Saya berharap negara-negara G-20 dapat memberikan asistensi untuk mengurangi kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang, serta meningkatkan kerja sama dalam pengembangan teknologi di antara negara-negara anggota G-20," tuturnya.

Pembangunan infrastruktur

Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dia juga mengajak negara-negara G-20 untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menyukseskan program pembangunan infrastruktur nasional.

"Saat ini Indonesia sedang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur. Kami juga menyambut kerja sama dalam pembangunan infrastruktur dengan negara-negara G-20 lainnya," ujar Jokowi.

Dalam KTT G-20 di Hangzhou, Jokowi didampingi sejumlah menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Jokowi diagendakan akan menjadi pembicara utama pada sesi kedua yang akan membahas tentang tata keuangan dan ekonomi global, Senin (5/9/2016).

Kompas TV Jokowi Hadiri Pertemuan G20 di Tiongkok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com