Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Dukung Penuh Pencalonan Budi Gunawan Sebagai Kepala BIN

Kompas.com - 02/09/2016, 18:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tanpa ragu mendukung penuh penunjukan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Jokowi.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menyatakan sebagai partai pendukung pemerintah, PKB wajib mengamankan seluruh kebijakan Presiden, tak terkecuali penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN.

Karding menilai Budi Gunawan merupakan sosok yang tepat untuk memimpin BIN sebab ia memiliki kapabilitas kepemimpinan yang baik.

"Pak Jenderal Budi Gunawan adalah sosok dengan kepemimpinan yang baik, kami yakin di bawah kepemimpinan dia, BIN akan berkembang bagus dan jadi instrumen negara yang bisa diandalkan sesuai tugas pokok dan fungsi BIN itu sendiri," tulis Karding melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (2/9/2016).

(Baca: Jokowi Ajukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN ke DPR)

Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid. Dia menyatakan PKB mendukung Budi Gunawan tanpa catatan.

"Beliau salah satu putera terbaik kepolisian yang memiliki integritas, kompetensi, penuh simpatik, dan pandai membangun relasi. Kami apresiatif kepada presiden yang telah mengusulkan Pak Budi Gunawan menjadi Kepala BIN," papar Jazilul melalui pesan singkat, Jumat (2/9/2016).

Saat ditanya rekam jejak Budi Gunawan yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekening gendut, Karding menyatakan PKB memiliki sikap tegas.

Dia menyampaikan, PKB mengacu pada keputusan hukum yang telah inkrah yang menggugurkan status tersangka Budi Gunawan.

(Baca: Muluskah Jalan Budi Gunawan Kali Ini?)

"Kalau untuk persoalan hukum, sebaiknya kita mengacu pada keputusan hukum karena negara kita berdasarkan hukum," lanjut Karding.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso. Surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (2/9/2016) pagi.

(Baca: Sekjen PPP: Mengapa Harus Tidak Setuju Budi Gunawan?)

"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Saat ditanya alasan pergantian, Pratikno mengatakan, langkah itu hanya regenerasi dan tak ada periodisasi yang tegas terkait masa jabatan kepala BIN. Begitu pula saat ditanya mengapa Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi.

"Tidak ada pertimbangan tertentu," kata dia.

Kompas TV PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com