Penunjukan Budi Gunawan Dinilai Sejalan dengan Upaya Reformasi Intelijen

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung dan menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai penunjukan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mereformasi sektor intelijen. Dia pun menilai sosok Budi Gunawan sebagai sosok yang cerdas dan dapat diandalkan untuk memimpin BIN.

"Kami mendukung keputusan Presiden. Hal itu sejalan dengan reformasi intelijen, BIN memang harus dipimpin oleh non-militer," ujar Poengky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/9/2016).

Poengky menjelaskan, selama ini BIN menjadi institusi yang didominasi oleh kalangan militer. Menurut dia, BIN akan bisa bekerja lebih efektif dan efisien apabila dipimpin oleh kalangan sipil atau non militer.

(Baca: Jokowi Ajukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN ke DPR)

Dia yakin Budi Gunawan mampu mereformasi BIN menjadi institusi sipil yang bekerja dengan baik dalam mendeteksi dini segala ancaman di dalam negeri maupun dari luar negeri dan menyajikan analisis yang akurat bagi kepentingan Presiden dalam membuat keputusan.

Selain itu, apabila Budi Gunawan terpilih maka koordinasi dan sinergi kerja antara Polri dan BIN dapat berjalan dengan baik. Terutama, kata Poengky dalam menangani hal-hal strategis terkait dengan pembangunan, stabilitas ekonomi dan politik.

"Termasuk di dalamnya mencegah aksi terorisme," kata Poengky.

(Baca: Muluskah Jalan Budi Gunawan Kali Ini?)

Sebelumnya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso.

Surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (2/9/2016) pagi.

"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Saat ditanya alasan pergantian, Pratikno mengatakan, langkah itu hanya regenerasi dan tak ada periodisasi yang tegas terkait masa jabatan kepala BIN. Begitu pula saat ditanya mengapa Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi.

"Tidak ada pertimbangan tertentu," kata dia.

(Baca: Trimedya: Budi Gunawan Pilihan Jokowi, Tak Ada Permintaan PDI-P)