Ketika Jokowi Luluh Melihat Anggota DPRD Tak Naik Gaji Selama 13 Tahun...

Pertimbangan Jokowi

Seusai acara, saat ditanya apa yang menjadi pertimbangan menyetujui PP tersebut di tengah kondisi ekonomi yang sulit, Jokowi beralasan bahwa penghasilan pimpinan dan anggota DPRD di kabupaten masih minim.

Namun, ia tidak merinci berapa total penghasilan yang didapat pimpinan dan anggota DPRD per bulannya.

"Coba dilihat, berapa sih beliau-beliau ini dapatkan? Di daerah coba dilihat, tanya ke Pak Ketua (Adkasi) atau yang lain, jangan ke saya," kata Jokowi.

Ia mengatakan, kesejahteraan anggota DPRD tidak pernah meningkat signifikan selama hampir 13 tahun.

Kepala Negara meyakini PP baru soal tambahan tunjangan bagi anggota DPRD ini tidak akan mengganggu APBN.

Sebab, pemerintah pusat juga masih menunggu waktu yang tepat untuk menerbitkan PP tersebut.

Selain itu, PP juga mengatur bahwa sejumlah tunjangan akan diberikan berdasarkan penghasilan daerah.

"Saya kira ini nanti daerah ini lihat keuangan masing-masing. Mereka kan punya kalkulasi, memiliki perhitungan," kata Jokowi.

Agar tak korupsi

Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Lukman Said mengungkapkan, alasan meminta kenaikan gaji adalah demi kinerja DPRD.

(Baca: Gaji Anggota DPRD Dinaikkan, Tak Ada Jaminan Persekongkolan Berhenti)

Menurut dia, kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting untuk menghindari praktik korupsi.

"Bagaimana kita tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kita cintai ini," kata Lukman.

Lukman meyakini, dengan kenaikan gaji dan tunjangan, anggota DPRD bisa lebih berkontribusi membantu pemerintah pusat.

Ia mengingatkan bahwa anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia yang berjumlah 17.652 merupakan kekuatan dan aset bagi bangsa yang tak bisa dipandang sebelah mata.

"Bapak Presiden, kami menderita 13 tahun, Bapak dan Mendagri tahu. Tetapi, saya yakin Presiden akan menyayangi dan mengasihani karena kita adalah bangsa," kata Ketua DPRD Mamuju Utara ini.