Ketika Jokowi Luluh Melihat Anggota DPRD Tak Naik Gaji Selama 13 Tahun...

Kursi wakil rakyat jadi lahan pendapatan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, permintaan kenaikan gaji DPRD lagi-lagi membuktikan bawah wakil rakyat dari pusat hingga daerah banyak diisi oleh orang-orang yang hanya menjadikan kursi Dewan sebagai lahan mencari pendapatan.

Para wakil rakyat justru lebih memperjuangkan kepentingan pribadinya dibandingkan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Kita terpaksa menerima kenyataan bahwa anggota DPRD tak bisa dijadikan panutan ketika mereka bersorak menyambut pengumuman kenaikan gaji sendiri dan pada saat yang sama mereka lupa dengan realitas penderitaan rakyat yang memilih mereka," kata Lucius.

Meminta kenaikan gaji disaat ekonomi nasional sedang sulit, lanjut Lucius, merupakan sebuah ironi.

Terlebih lagi, kenaikan gaji itu sama sekali tak diikuti oleh pembaruan komitmen DPRD untuk meningkatkan kinerja mereka.

Lucius menilai, DPRD sebagai mitra pemda sejauh ini belum beranjak dari sekadar menjadi pekerja daerah yang dengan jabatannya bisa memperoleh akses untuk mengerjakan proyek.

Kongkalikong dengan pemda membuat mayoritas anggota DPRD sudah makmur walau gaji dan tunjangan belum dinaikkan.

"Dengan kenaikan gaji yang sudah disetujui pemerintah pusat, tak ada jaminan bahwa praktik persekongkolan dengan pemda akan berhenti," tambah Lucius.

Ia menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang sudah menyetujui kenaikan gaji bagi DPRD.

Menurut Lucius, persetujuan itu akan membuat DPRD semakin manja karena merasa diperhatikan oleh pusat.

"Persetujuan kenaikan gaji merupakan candu bagi bertahannya karakter DPRD yang selama ini cenderung melempem. Mereka tak akan tergerak untuk mengabdi setelah kenaikan gaji, tetapi malah akan semakin arogan dengan penampilan 'wah' di tengah sebagian masyarakat yang masih susah," kata Lucius.

Oleh karena itu, Lucius meminta Presiden Jokowi untuk mengkaji kembali kenaikan gaji bagi para anggota DPRD ini.

Masih ada kesempatan untuk membatalkannya karena PP belum diterbitkan.

"Tak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk takluk pada tuntutan DPRD karena rakyat sesungguhnya sudah antipati dengan wakil mereka yang sibuk mengurusi diri sendiri," ujar Lucius.