Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jajak Pendapat "Kompas": Citra DPR Mulai Membaik

Kompas.com - 30/08/2016, 18:01 WIB

Hambat perseorangan

Sebagai contoh, saat sebagian kalangan bersemangat dengan kemunculan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, Komisi II DPR justru memperberat syarat pencalonan melalui UU Pilkada.

Verifikasi faktual merupakan senjata yang digunakan para anggota DPR untuk menghambat langkah tokoh potensial di daerah menjadi kepala daerah lewat jalur perseorangan.

Selain keberpihakan, responden juga mengamati kedisiplinan anggota DPR dalam mengikuti sidang.

Sebagian besar responden setuju bahwa anggota Dewan masih banyak yang pasif atau tidak mau memberikan pendapat saat bersidang.

Beberapa wakil rakyat justru terlihat tidur, memainkan gawai, atau mengobrol saat sidang berlangsung.

Tidak sedikit anggota Dewan membolos sidang, termasuk saat Sidang Paripurna pengambilan keputusan atas suatu UU.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat pun para anggota Dewan dinilai malas turun ke lapangan.

Sebanyak 60,6 persen responden setuju dengan pernyataan tersebut. Padahal, setiap tahun para anggota Dewan diberikan masa reses yang harus digunakan untuk mendatangi para konstituen di daerah pemilihannya untuk mendengarkan secara langsung aspirasi mereka.

Sesungguhnya tugas utama DPR sebagai lembaga legislatif adalah mengusulkan pembuatan UU dan mengesahkannya. Inilah salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan terkait produktivitas DPR.

Faktanya, dalam menunaikan tugas legislasi ini DPR belum bisa memenuhi target yang sudah dibuat.

Dari catatan Kompas, rancangan undang-undang yang berhasil diselesaikan dari tahun 2010 hingga 2015 tidak sampai 20 persen dari RUU prioritas yang ditargetkan.

Sampai Agustus 2016, DPR baru menyelesaikan tujuh UU dari 50 UU yang ditargetkan diselesaikan.

Untunglah pola kerja ini terselamatkan masukan Presiden Joko Widodo yang ingin DPR lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas UU yang dihasilkan.

(Sugihandari/Sultani/Litbang Kompas)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Agustus 2016, di halaman 5 dengan judul "Citra DPR Mulai Membaik".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com