Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jajak Pendapat "Kompas": Citra DPR Mulai Membaik

Kompas.com - 30/08/2016, 18:01 WIB

Wajah Dewan Perwakilan Rakyat pada usia ke-71 masih diselimuti beragam problematika, baik secara kelembagaan maupun personal para anggotanya.

Problematika tersebut selalu menyangkut citra dan kinerja yang terefleksi melalui performa lembaga dan perilaku para anggota Dewan.

Senin (29/8), DPR genap berusia 71 tahun terhitung sejak pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia.

Komite yang dibentuk 12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu beranggotakan 137 orang.

Setelah kemerdekaan, wajah dan postur KNIP terus beradaptasi dengan dinamika politik yang berkembang. Nama dan jumlah anggotanya terus berubah mengikuti situasi dan tuntutan sistem politik yang berlaku.

Wajah DPR hari ini merupakan hasil adaptasi yang lahir dari sejarah perjuangan politik untuk meruntuhkan sistem parlemen lama yang dinilai terlalu lemah terhadap penguasa.

Selama 32 tahun, terhitung sejak pemilu 1971, parlemen Indonesia berada di bawah hegemoni penguasa sehingga peran DPR tidak lebih dari tukang stempel bagi pemerintah.

Sejak pemilu 1999, sistem politik Indonesia mulai didesain untuk membentuk DPR sebagai lembaga legislatif yang otonom dan kuat.

Hasilnya, selama empat kali pemilu, sistem pemilihan anggota legislatif terus mengalami perubahan sebagai upaya menegakkan sistem demokrasi dan prinsip keterwakilan dalam pemilu.

Dengan kata lain, DPR yang terbentuk pada pemilu 1999-2014 merupakan hasil adaptasi sistem pemilihan yang demokratis dengan harapan bisa menghasilkan wakil-wakil rakyat yang kompeten, berkualitas, dan merakyat.

Citra korupsi

Meski sudah empat kali menerapkan sistem pemilihan yang demokratis, kenyataannya para anggota DPR belum bisa memenuhi ekspektasi konstituen mereka.

Alih-alih membawa aspirasi pemilih, anggota Dewan justru kerap bersekutu dengan penguasa agar kepentingan pribadi dan partai mereka tetap langgeng.

Kondisi ini menciptakan ambiguitas sikap DPR terhadap isu-isu publik yang strategis. Di sisi lain, publik melihat ambiguitas tersebut sebagai permainan politik yang justru meruntuhkan citra DPR.

Hasil survei tatap muka secara nasional Kompas pada akhir Juli hingga awal Agustus mengungkapkan, 44,1 persen responden menyatakan citra DPR baik.

Jika dibandingkan dengan hasil survei enam bulan sebelumnya, citra DPR sekarang merupakan yang terbaik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com