Jajak Pendapat "Kompas": Citra DPR Mulai Membaik

Pada Januari 2016, persentase responden yang menilai baik DPR hanya 35,9 persen, terburuk sejak survei ini pertama kali dilakukan pada Januari 2015.

Artinya, hasil survei terakhir menunjukkan, menjelang HUT ke-71, citra DPR mulai membaik meskipun belum memuaskan.

Anjloknya citra lembaga penyalur aspirasi rakyat di bulan pertama tahun ini tak lepas dari riuhnya pemberitaan mengenai kasus yang melibatkan pimpinan Dewan.

Beredarnya rekaman pembicaraan pertemuan mantan Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha Riza Chalid dan mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menjadi alat bukti publik untuk melegitimasi DPR sebagai lembaga yang paling buruk citranya.

Setelah itu, tertangkapnya mantan anggota Komisi VII, Dewie Yasin Limpo, dan mantan anggota Komisi V, Damayanti Wisnu Putranti, dalam kasus suap proyek pemerintah semakin menguak perilaku korup anggota dewan.

Demikian pula upaya DPR memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai satu dari 40 rancangan UU prioritas dalam program legislasi nasional 2016 dipandang kurang elok oleh publik.

Hal ini dinilai sebagai upaya menghambat kewenangan lembaga anti rasuah dalam mengungkap kasus korupsi.

Seiring pergeseran konstelasi dukungan politik parlemen kepada pemerintah dan Ketua DPR dijabat Ade Komarudin, citra buruk lembaga perwakilan ini sedikit demi sedikit berkurang.

Setidaknya, dari periode survei April 2016 dan Juli 2016 yang bertepatan dengan masa kepemimpinan Ade, penilaian tentang citra DPR berangsur membaik.

Paling tidak, upaya DPR pasca Setya Novanto, seperti memoderasi pro kontra atas hukuman mati melalui revisi KUHP dan menghentikan rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS bagi peserta mandiri kelas tiga, tampak mulai ”menetralkan” atmosfer antipati publik terhadap DPR.

Survei kali ini juga mengungkapkan persepsi responden terhadap sejumlah perilaku anggota Dewan yang kerap muncul di hadapan publik.

Enam dari 10 responden setuju bahwa anggota DPR sekarang masih mengutamakan kepentingan partai ketimbang kepentingan bangsa atau rakyat.

Semangat kerja para legislator masih diselimuti keberpihakan pada kepentingan partai.