Mengapa Jokowi Tak Singgung Penyelesaian Kasus HAM dalam Pidato Kenegaraan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban peristiwa 1965 mempertanyakan Presiden Joko Widodo yang tidak menyinggung persoalan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM pada masa lalu dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR, 16 Agustus 2016 lalu.

Hal itulah yang disampaikan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 saat bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kamis (25/8/2016).

Ketua YPKP 65/66 Untung Bejo mengatakan, Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto memberikan jawaban yang bisa diterima oleh YPKP.

"Pak Sidarto tadi menjawab bahwa setelah melalui pertimbangan yang alot, melalui pertimbangan yang 'njelimet', itulah mengapa pidatonya Pak Presiden tidak menyinggung itu," ujar Bejo, seusai pertemuan.

Salah satu pertimbangannya, pemerintahan Jokowi-JK awalnya fokus pada persoalan politik. Kini, kondisi politik nasional dianggap stabil.

Setelah politik, pemerintah fokus pada persoalan ekonomi.

"Maka itu, sekali lagi (Sidarto meminta) untuk bersabar," ujar Bejo.

Bejo mengatakan, Sidarto meyakinkan YPKP bahwa Presiden Jokowi tak akan melupakan janjinya menyelesaikan perkara HAM berat, termasuk peristiwa 1965.

"Dia (Sidarto) bilang, percayalah. Karena Jokowi itu nasibnya sama dengan kami-kami, dia itu dari rakyat, hidup di bantaran kali, sangat sederhana. Wantimpres minta tunggu timing yang tepat," ujar Bejo.

Wantimpres akan mengakomodir pertemuan antara para korban 1965 dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.