Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir Syamsuddin: Ruhut Perbendaharaan Bahasanya Terbatas, Saya Tak Mau Debat

Kompas.com - 23/08/2016, 09:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah dirinya memprovokasi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar Ruhut Sitompul dicopot dari Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

Amir menilai sikap Ruhut yang menyalahkan dirinya adalah sebuah langkah yang tak berdasar.

"Dia kan perbendaharaan bahasa Indonesianya terbatas. Asal nyebut saja, dan saya tak mau men-downgrade diri saya debat sama orang ini," kata Amir kepada Kompas.com, Selasa (23/8/2016).

Amir pun membantah ucapan Ruhut yang menyebut bahwa dirinya membela I Putu Sudiartana, anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Ruhut: Ini Semua Berawal dari Kasus Korupsi Putu, Aku Bela KPK)

Amir menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang dipimpinnyalah yang mengeluarkan keputusan untuk memecat Putu. Ia hanya mempertanyakan kenapa KPK menyebut kasus Putu sebagai operasi tangkap tangan.

"Jadi kalau ada orang mengatakan saya mau lemahkan KPK, apalagi Ruhut Sitompul, saya rasa itu mungkin karena perbendaharaan bahasa Indonesianya terbatas," ucap Amir.

Amir meyakini bahwa pencopotan Ruhut dari Koordinator Juru Bicara Partai adalah murni keputusan yang diambil oleh SBY tanpa dipengaruhi oleh dirinya ataupun kader lain di partai.

"Itu kebijakan Ketum karena dia menilai Koordinator Juru Bicara melempar kata-kata ke sana kemari dengan menggunakan atribut itu. Karena itu, Ketum turun tangan mencari solusi," ucap Amir.

(Baca: Ruhut Dicopot, Tim Juru Bicara Demokrat Langsung Dipimpin SBY)

Ruhut Sitompul sebelumnya menuding pencopotannya dari Demokrat lantaran dirinya kerap bersuara lantang dalam kasus Putu Sudiartana.

"Ini semua bermula dari para pembisik-pembisik itu, Amir Syamsuddin, Syarief Hasan. Ingat waktu itu Amir Syamsuddin bikin konferensi pers soal Putu, dia kumpulkan semua jubir dan aku sebagai koordinator malah tidak diajak? Mereka malah membela Putu, sementara aku dari awal bilang, 'Pecat!', aku bela KPK," ujar Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Senin siang.

Ruhut mengaku, dirinya selalu terdepan dalam membela KPK. Dia meyakini bahwa Putu Sudiartana bersalah lantaran terjaring dalam OTT. Sementara itu, dalam konferensi pers tersebut, sejumlah petinggi partai yang dipimpin Amir, sebut Ruhut, mempertanyakan sikap KPK.

Kompas TV Ruhut: Yang Bisa Putuskan Hanya SBY
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com