Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Arcandra Masih Bisa Mengabdi untuk Negara

Kompas.com - 18/08/2016, 14:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Arcandra Tahar masih memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara.

Arcandra sebelumnya dicopot sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah diketahui mengantongi paspor Amerika Serikat.

“O bisa, o iya itu selama kemudian kewarganegaraannya lebih baik, Indonesia. Tentu lebih jelas, lebih pasti terbuka bagi dia,” kata Kalla di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Menurut Kalla, Arcandra merupakan salah seorang WNI yang memiliki talenta tinggi di bidang energi.

(baca: Luhut Setuju Arcandra Tetap Bantu Pemerintah)

Kepiawaian Arcandra bahkan diakui Amerika sehingga ia mendapat kesempatan untuk memegang sejumlah proyek strategis di negara Paman Sam itu.

Bagi sebagian kalangan, lanjut Kalla, wajar apabila ada orang yang memiliki talenta tinggi di negara berkembang, mereka pindah ke negara yang lebih maju. Hal itu agar kemampuan yang mereka miliki dapat lebih dikembangkan.

“Kemudian, ada sebagian kembali ke negaranya seperti Arcandra. Tentu seperti Arcandra itu karena ditugaskan proyek strategis di sana, maka lebih safe kalau dia jadi warga negara,” ujarnya.

Saat ini, ia mengatakan, pemerintah dan DPR tengah mengkaji persoalan dwikewarganegaraan. Sebab, tren yang berkembang di sejumlah negara juga memungkinkan terjadinya hal tersebut.

Setelah pencopotannya sebagai Menteri ESDM, Arcandra tampak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/8/2016) sore.

(baca: Usai Bertemu Jokowi, Arcandra Sebut Berkontribusi untuk Negara Tak Harus Jadi Menteri)

Arcandra yang terpantau keluar dari Istana Merdeka pukul 16.40 WIB mengakui bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ia tampak membawa beberapa lembar kertas.

"Silaturahmi harus tetap dijaga," kata Arcandra.

Arcandra tak membenarkan tapi juga tak membantah saat ditanya apakah Presiden Jokowi masih meminta bantuannya. Ia hanya menjawab normatif bahwa melakukan yang terbaik bagi bangsa, tidak perlu dengan menjadi menteri.

(baca: Ketua Fraksi PKS Minta Pemerintah Tetap Berdayakan Arcandra Tahar)

"Umat terbaik itu apa? Apakah harus jadi menteri? Kan enggak, selama dia bisa amar maruf nahi munkar, enggak ada dalam ayat itu mengatakan harus dengan jadi menteri baru bisa amar maruf nahi munkar. Yang penting lakukan yang terbaik," kata dia.

Arcandra pun belum mau menjawab dengan tegas apakah dia akan menetap di Indonesia atau kembali ke Amerika Serikat.

"Rencananya saya akan kembali ke rumah, rumah saya di Jakarta. Lalu malam makan tidur," kata dia.

Kompas TV Arcandra Tahar Muncul di Istana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com