Ketua Fraksi PKS Minta Pemerintah Tetap Berdayakan Arcandra Tahar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah tetap memikirkan nasib Arcandra Tahar pasca-diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Jazuli, bukan hal yang baik ketika memberhentikan seseorang yang sudah mau mengemban tugas. Sementara, Arcandra sebelumnya sudah memiliki kehidupan yang sangat menjamin masa depan dirinya dan keluarganya.

"Coba kita jadi Arcandra, itu apa rasanya," kata Jazuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).

Menurut dia, Arcandra kembali ke Indonesia atas dasar keterpanggilan untuk mengabdi. Selama ini, kata dia, Arcandra memutuskan hijrah ke luar negeri karena di negeri sendiri kurang dihargai.

"Dia anak bangsa yang bagus. Kenapa cari paspor Amerika Serikat (AS) mungkin kurang dihargai di sini," kata dia.

Maka dari itu, Jazuli menyarankan agar Arcandra tetap diberi ruang untuk berkarya di Indonesia. Di sisi lain, Arcandra terbilang kompeten dengan segala latar belakang yang dimiliki.

Arcandra sebelumnya diketahui pernah bekerja di sejumlah perusahaan minyak di AS.

"Kalau saya jadi Presiden, saya akan kasih solusi yang terbaik dan saya akan berdayakan Arcandra dengan sebaik baiknya," kata dia.

Jika kemampuan Arcandra tidak diberdayakan di Indonesia, lanjut Jazuli, maka Indonesia kembali kehilangan aset berharganya.

"Orang (bangsa) lain yang menghargai anak bangsa ini, orang yang pintar ini, dipakai orang lain," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, padaSenin (15/8/2016) malam. Pencopotan ini menyusul isu dwi-kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra.

Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman sampai ada menteri ESDM definitif.