Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/08/2016, 09:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS dan PPP untuk membentuk Koalisi Kekeluargaan dalam menghadapi pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih bisa terganjal dan dikoreksi oleh keputusan masing-masing parpol di tingkat pusat.

Perwakilan ketujuh parpol di tingkat pusat menyatakan bahwa koalisi kekeluargaan ini belum final, masih bisa berubah tergantung dengan dinamika politik yang ada.

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam koalisi kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sebab, koalisi ini masih dalam tahap penyeragaman pandangan politik, termasuk soal penentuan sosok yang bakal dimajukan.

"Koalisi sifatnya masih dalam tahap penjajakan," ujar Hasto, Rabu (10/8/2016). (Baca: Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan)

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul juga menyatakan bahwa koalisi kekeluargaan dibentuk tidak atas sepengetahuan apalagi restu dari Ketua Umum Partai Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menegaskan bahwa keputusan membangun koalisi ini masih bisa dikoreksi oleh keputusan DPP.

"Parpol itu hanya di tingkat pusat. Tingkat I dan II hanya kepanjangan tangan," kata anggota Komisi III DPR ini.

(Baca: Ruhut Sebut Demokrat DKI Gabung Koalisi Kekeluargaan Tanpa Sepengetahuan SBY)

 

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa Prabowo mendukung langkah Gerindra DKI bergabung ke Koalisi Kekeluargaan.

Namun ia juga memastikan bahwa keputusan Gerindra DKI ini masih bisa dikoreksi dengan keputusan di tingkat pusat.

"Itu inisiatif dari bawah yang belum mengikat secara final. Tapi saya kira makin banyak komunikasi politik dengan membangun kebersamaan kan makin bagus," ujar Fadli.

(Baca: Prabowo Dukung Inisiatif DPD Gerindra DKI Bentuk Koalisi Kekeluargaan)

DPP PKS menganggap koalisi kekeluargaan baru sebatas forum komunikasi antar parpol untuk menjaring calon gubernur dan wakil gubernur di DKI.

Setelah koalisi menentukan calon yang akan diusung, maka DPP PKS yang akan memutuskan apakah tetap bergabung dengan koalisi dan mendukung calon tersebut atau mengambil langkah lain.

"Keputusan akhir dibahas di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat secara musyawarah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali.

DPP PPP juga masih menunggu siapa calon yang akan dijagokan oleh Koalisi Kekeluargaan. Sebelum calon ditentukan, maka DPP PPP masih memberi keleluasaan yang seluasnya bagi DPW di DKI untuk melakukan komunikasi politik dengan Koalisi Kekeluargaan.

"Sesuai ketentuan UU Pilkada penetapan calon memang oleh DPP, pelaksanaannya oleh DPW/DPC," ucap Arsul.

Sementara PAN dan PKB sama-sama berharap PDI-P bisa mengusung Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk dijagokan sebagai calon gubernur dari koalisi kekeluargaan.

Wakil Sekjen PKB Daniel Johan ragu koalisi akan bertahan jika PDI-P batal memboyong Risma ke DKI. Menurut dia, enam partai lainnya akan menunggu hingga satu minggu sebelum jadwal pendaftaran kepala daerah ditutup.

"Artinya partai lain tidak akan menunggu PDI-P. Akan melakukan komunikasi politik," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jelang Debat Pilpres, Muhaimin: Kami Sudah Siap

Jelang Debat Pilpres, Muhaimin: Kami Sudah Siap

Nasional
Aktivis, Budayawan, Hingga Ekonom Ingatkan Indonesia Terancam Resesi Demokrasi

Aktivis, Budayawan, Hingga Ekonom Ingatkan Indonesia Terancam Resesi Demokrasi

Nasional
Kampanye di Cirebon, Anies Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan

Kampanye di Cirebon, Anies Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan

Nasional
Panelis Debat Capres Diminta Tandatangan Pakta Integritas Tak Akan Bocorkan Pertanyaan

Panelis Debat Capres Diminta Tandatangan Pakta Integritas Tak Akan Bocorkan Pertanyaan

Nasional
Potret Persiapan Panggung Debat Capres Bertemakan 'Townhall' di Halaman KPU RI

Potret Persiapan Panggung Debat Capres Bertemakan 'Townhall' di Halaman KPU RI

Nasional
Nusron Wahid: Pak Prabowo Sudah Siap Debat sejak 15 Tahun Lalu...

Nusron Wahid: Pak Prabowo Sudah Siap Debat sejak 15 Tahun Lalu...

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Sebut Sesama Kandidat Tak Boleh Saling Serang Visi Misi Saat Debat

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Sesama Kandidat Tak Boleh Saling Serang Visi Misi Saat Debat

Nasional
Prabowo akan Buka Sekolah Unggulan di Sumbar

Prabowo akan Buka Sekolah Unggulan di Sumbar

Nasional
Sapa Warga Sumbar, Prabowo Bicara Soal Program Hilirisasi hingga Pemenuhan Gizi Anak

Sapa Warga Sumbar, Prabowo Bicara Soal Program Hilirisasi hingga Pemenuhan Gizi Anak

Nasional
Kunjungi Warga di Pasar Raya Padang, Prabowo Ajak Masyarakat Sumbar Gunakan Hak Pilih

Kunjungi Warga di Pasar Raya Padang, Prabowo Ajak Masyarakat Sumbar Gunakan Hak Pilih

Nasional
Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Nasional
Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Nasional
Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Nasional
Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Nasional
Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com