Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh "Komandan Perang", PKB Tunjuk Marwan Jafar sebagai Ketua Pemenangan Pemilu 2019

Kompas.com - 09/08/2016, 05:09 WIB
KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, PKB berencana menjadikan Marwan Jafar menjadi Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP). 
 
Kehadiran sosok Marwan diharapkan bisa semakin mendorong ikhtiar PKB untuk memenangkan Pemilu 2019.
 
"Kami punya target besar dalam memenangkan pemilu 2019," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin, dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/8/2016)
 
"Untuk itu, LPP sebagai penyusun dan pelaksana strategi untuk memenuhi target harus dipimpin oleh orang yang memiliki kemampuan 'berperang," kata dia.
 
Langkah menjadikan Marwan sebagai ketua LPP DPP PKB ini ternyata langsung disambut secara riuh di dunia maya. Tagar #PKBMemanggilMarwan pun muncul menghiasi daftar trending topic nasional di jagat Twitter.
 
PKB melihat respons netizens itu sangat memberikan kepercayaan besar untuk mendorong Marwan menggantikan peran dari Syaifullah Maksum.
 
Cak Imin sangat meyakini di bawah komando Marwan maka upaya untuk memenangkan pemilu akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara PKB pada pemilu mendatang.
 
"Pak Marwan memiliki kemampuan 'bertempur' tingkat tinggi. Politisi senior PKB yang sangat mumpuni dalam hal menyusun strategis dalam memenangkan berbagai kesempatan pemilihan umum," ucapnya.
 
Cak Imin melihat kemampuan Marwan ini sudah terbukti ketika memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) dengan tiga kali menjadi anggota DPR terpilih, yakni pada Pileg 2004, 2009 dan 2014.
 
"Pada Pilpres 2014, dia juga menkampanyekan pasangan Jokowi-JK di sejumlah daerah. Dan terbukti suara pasangan tersebut unggul di beberapa daerah itu," ujarnya.
 
Dengan pengalamannya dalam memenangkan sejumlah Pemilu, Cak Imin meyakini mantan Menteri Desa dan PDTT tersebut dapat bekerja keras untuk memenuhi target kemenangan PKB pada Pemilu 2019 mendatang.
 
"Rekam jejak dia selama tiga kali pemilu tersebut tidak diragukan lagi, itulah salah satu pertimbangan kami menunjuk Pak Marwan sebagai 'komando perang'," tutur Cak Imin.
 
"Saya sangat meyakini, dia bisa menyusun strategi untuk dapat meraih kemenangan PKB sesuai target pada pemilu nanti," ujarnya.
 
Cak Imin juga tidak menyangsikan kapabilitas Marwan sekarang meski sudah tidak lagi menjabat menteri. Ia hanya melihat proses pergantian Marwan karena adanya beragam intrik dalam memberikan masukan kepada Presiden Jokowi.
 
"Saya tetap yakin kalau soal konsolidasi, sosok Marwan itu lebih tepat," kata dia.
 
(ant)
 
Kompas TV Cak Imin: Kami Sepenuhnya Dukung Kerja Menteri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com