Hakim Bebaskan Pengubah Pancasila Jadi "Pancagila", Ini Kata Politisi Demokrat

Kompas.com - 05/08/2016, 17:38 WIB
Politisi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam diskusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam diskusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengapresiasi putusan hakim Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara, terhadap Sahat Safiih Gurning, seorang aktivis yang dianggap telah melecehkan Pancasila.

Sahat sebelumnya didakwa karena menulis status di Facebook berisi "pelesetan" dari Pancasila.

Dalam status tersebut, Sahat menulis "Pancagila", beserta lima sila yang mirip dengan sila pada Pancasila, namun dengan makna yang berbeda. Akibatnya, Sahat menjalani proses persidangan.

Ia didakwa melanggar Pasal 68 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan junto Pasal 154 huruf a KUHP.

Meski demikian, Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana kepada Sahat.

"Kejadian ini merupakan momentum sejarah dalam kaitan kebebasan berekspresi di negeri ini," kata Didi saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/8/2016).

"Banyak orang di media sosial, ketika berbicara yang bersentuhan dengan kekuasaan, mereka harus berhadapan dengan penegak hukum," ujarnya.

Menurut Didi, hakim tidak semata-mata memutus berdasarkan apa yang tersurat dalam rumusan "Pancagila" yang dibuat Sahat.

Dalam hal ini, hakim memandang perbuatan Sahat sebagai suatu kebebasan berekspresi.

"Memang sepintas ini seperti melecehkan dasar negara, tapi ini kritik sosial, pemerintah, DPR dan pengadilan. Tapi hakim melihat sebagai pesan moral, sehingga hakim memutuskan secara formil, dakwaan tidak memenuhi syarat," kata Didi.

Dalam status Facebook-nya, Sahat menulis "Pancagila" dilengkapi dengan definisi sebagai berikut:

1. Keuangan Yang Maha Kuasa.
2. Korupsi Yang Adil dan Merata.
3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia.
4. Kekuasaan Yang Dipimpin oleh Nafsu Kebejatan Dalam Persengkongkolan dan Kepurak-purakan.
5. Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X