Presiden PKS Nilai Kabinet Kerja Hasil "Reshuffle" Sudah Solid

Kompas.com - 02/08/2016, 11:25 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman KOMPAS.com/DANI PRABOWOPresiden PKS Sohibul Iman
EditorSandro Gatra

KUPANG, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Shoibul Iman menilai, kabinet kerja baru hasil perombakan kabinet sudah solid.

"Kami mengapresiasi hak prerogatif Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet dan menurut saya tim yang ada saat ini cukup solid," kata Sohibul di Kupang, setelah melakukan silaturahim bersama kader-kader PKS di Nusa Tenggara Timur, Selasa (2/8/2016), seperti dikutip Antara.

Sohibul mengatakan, hasil perombakan kabinet kerja menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan adanya perbaikan ekonomi secara cepat dan merata.

Pasalnya, porsi terbesar perombakan mengarah pada perubahan bidang ekonomi, seperti keuangan, energi sumber daya mineral, perdagangan.

(baca: Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet, Ini Susunan Menteri Baru)

Menurut dia, perombakan kabinet kerja tersebut harus sejalan dengan pengelolaan dan koordinasi yang dilakukan oleh Presiden. Jika tidak sejalan, maka tidak membuahkan hasil yang baik.

"Presiden harus memperbaiki cara mengelola kabinet, apalagi dengan adanya menteri-menteri baru yang kompenten di bidanganya tersebut," kata Sohibul.

(baca: Efektivitas Koalisi Jokowi)

Tim kabinet kerja, lanjut dia, harus solid dalam arti tidak boleh ada perselisihan atau pertengkaran sehingga keluar sebagai satu kesatuan dalam kebijakan dan pelaksaan program.

"Semua persoalan harus selesai di tingkat kabinet," tambahnya.

Shoibul mengakui bahwa tidak ada kader PKS dalam kabinet kerja karena pihaknya sudah menetukan pilihan berada di luar dari pemerintahan.

"Kita memang tidak ada kader di pemerintahan karena pilihan kita di luar dari pemerintahan. Namun tetap melakukan pengawalan sehingga program kebijakan yang baik akan tetap didukung dan yang tidak baik tentu akan ditolak," katanya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber ANTARA
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X