Presiden PKS Nilai Kabinet Kerja Hasil "Reshuffle" Sudah Solid

Kompas.com - 02/08/2016, 11:25 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman KOMPAS.com/DANI PRABOWOPresiden PKS Sohibul Iman
EditorSandro Gatra

KUPANG, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Shoibul Iman menilai, kabinet kerja baru hasil perombakan kabinet sudah solid.

"Kami mengapresiasi hak prerogatif Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet dan menurut saya tim yang ada saat ini cukup solid," kata Sohibul di Kupang, setelah melakukan silaturahim bersama kader-kader PKS di Nusa Tenggara Timur, Selasa (2/8/2016), seperti dikutip Antara.

Sohibul mengatakan, hasil perombakan kabinet kerja menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan adanya perbaikan ekonomi secara cepat dan merata.

Pasalnya, porsi terbesar perombakan mengarah pada perubahan bidang ekonomi, seperti keuangan, energi sumber daya mineral, perdagangan.

(baca: Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet, Ini Susunan Menteri Baru)

Menurut dia, perombakan kabinet kerja tersebut harus sejalan dengan pengelolaan dan koordinasi yang dilakukan oleh Presiden. Jika tidak sejalan, maka tidak membuahkan hasil yang baik.

"Presiden harus memperbaiki cara mengelola kabinet, apalagi dengan adanya menteri-menteri baru yang kompenten di bidanganya tersebut," kata Sohibul.

(baca: Efektivitas Koalisi Jokowi)

Tim kabinet kerja, lanjut dia, harus solid dalam arti tidak boleh ada perselisihan atau pertengkaran sehingga keluar sebagai satu kesatuan dalam kebijakan dan pelaksaan program.

"Semua persoalan harus selesai di tingkat kabinet," tambahnya.

Shoibul mengakui bahwa tidak ada kader PKS dalam kabinet kerja karena pihaknya sudah menetukan pilihan berada di luar dari pemerintahan.

"Kita memang tidak ada kader di pemerintahan karena pilihan kita di luar dari pemerintahan. Namun tetap melakukan pengawalan sehingga program kebijakan yang baik akan tetap didukung dan yang tidak baik tentu akan ditolak," katanya.

Baca tentang


Sumber ANTARA
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapakan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapakan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X