Efektivitas Koalisi Jokowi

Kompas.com - 02/08/2016, 09:59 WIB
Ilustrasi Handining/KOMPASIlustrasi
EditorSandro Gatra

Oleh: Djayadi Hanan

Resmi sudah koalisi Jokowi. Perombakan kabinet jilid II menjadi penandanya. Dari berbagai aspek, koalisi Jokowi adalah koalisi besar. Tujuh dari sepuluh partai di DPR bergabung di dalamnya.

Komposisinya terdiri atas 386 kursi alias sekitar 69 persen dari total 560 kursi yang ada di DPR. Kabinet, yang mencerminkan koalisi tersebut di eksekutif, mewakili bukan hanya partai, juga kelompok lain, seperti organisasi keagamaan, simbol wakil daerah, wakil perempuan, dan lain-lain.

Koalisi Jokowi, baik di DPR maupun di kabinet, tampaknya ingin memastikan dukungan politik yang stabil sekaligus dukungan publik yang luas.

Dukungan ini diharapkan menjadi penopang bagi percepatan gerak ekonomi dan pembangunan yang memang menjadi kebutuhan mendesak bangsa kita saat ini.

Pertanyaan yang menggelayut di benak banyak orang kemudian adalah: efektifkah koalisi besar ini?

Pertanyaan yang sangat wajar muncul karena koalisi dengan ukuran yang mirip sudah pernah kita alami selama 10 tahun pemerintahan presiden sebelumnya.

Banyak pihak mengeluh karena menganggap koalisi besar sebelumnya tidak efektif. Banyak kegaduhan muncul dan menguras energi.

Namun, dengan asumsi bahwa presiden memegang posisi memimpin dalam koalisi, memiliki fokus dan agenda pemerintahan yang jelas, memiliki ketegasan dalam hubungannya dengan partai-partai, serta memiliki dukungan publik yang luas, maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah positif. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, koalisi besar ini akan efektif.

Makna koalisi efektif

Ada dua makna yang terkait erat dengan koalisi yang efektif: soliditas dan kinerja. Agar efektif mencapai tujuannya, koalisi harus solid.

Dalam koalisi politik, soliditas sebuah koalisi haruslah dimaknai secara relatif. Ini berarti soliditas tidak dapat dimaknai sebagai kebersamaan semua anggota koalisi secara 100 persen dalam semua masalah dan kebijakan pemerintahan.

Jadi, adanya momen-momen tertentu di mana ada anggota koalisi membelot belum tentu bermakna koalisi tidak efektif.

Kalau, misalnya, pembelotan anggota koalisi hanya terjadi sekitar 20 persen saja selama satu periode pemerintahan dan pembelotan itu tidak menimbulkan masalah serius, maka koalisi tersebut masih dapat dikatakan relatif solid.

Memang ada anggapan yang kurang realistis di kalangan masyarakat umum dan bahkan sejumlah pengamat dan ahli.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Nasional
Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Nasional
Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Nasional
'Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19...'

"Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19..."

Nasional
Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X