Kompas.com - 02/08/2016, 09:59 WIB
Ilustrasi Handining/KOMPASIlustrasi
EditorSandro Gatra

Oleh: Djayadi Hanan

Resmi sudah koalisi Jokowi. Perombakan kabinet jilid II menjadi penandanya. Dari berbagai aspek, koalisi Jokowi adalah koalisi besar. Tujuh dari sepuluh partai di DPR bergabung di dalamnya.

Komposisinya terdiri atas 386 kursi alias sekitar 69 persen dari total 560 kursi yang ada di DPR. Kabinet, yang mencerminkan koalisi tersebut di eksekutif, mewakili bukan hanya partai, juga kelompok lain, seperti organisasi keagamaan, simbol wakil daerah, wakil perempuan, dan lain-lain.

Koalisi Jokowi, baik di DPR maupun di kabinet, tampaknya ingin memastikan dukungan politik yang stabil sekaligus dukungan publik yang luas.

Dukungan ini diharapkan menjadi penopang bagi percepatan gerak ekonomi dan pembangunan yang memang menjadi kebutuhan mendesak bangsa kita saat ini.

Pertanyaan yang menggelayut di benak banyak orang kemudian adalah: efektifkah koalisi besar ini?

Pertanyaan yang sangat wajar muncul karena koalisi dengan ukuran yang mirip sudah pernah kita alami selama 10 tahun pemerintahan presiden sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Banyak pihak mengeluh karena menganggap koalisi besar sebelumnya tidak efektif. Banyak kegaduhan muncul dan menguras energi.

Namun, dengan asumsi bahwa presiden memegang posisi memimpin dalam koalisi, memiliki fokus dan agenda pemerintahan yang jelas, memiliki ketegasan dalam hubungannya dengan partai-partai, serta memiliki dukungan publik yang luas, maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah positif. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, koalisi besar ini akan efektif.

Makna koalisi efektif

Ada dua makna yang terkait erat dengan koalisi yang efektif: soliditas dan kinerja. Agar efektif mencapai tujuannya, koalisi harus solid.

Dalam koalisi politik, soliditas sebuah koalisi haruslah dimaknai secara relatif. Ini berarti soliditas tidak dapat dimaknai sebagai kebersamaan semua anggota koalisi secara 100 persen dalam semua masalah dan kebijakan pemerintahan.

Jadi, adanya momen-momen tertentu di mana ada anggota koalisi membelot belum tentu bermakna koalisi tidak efektif.

Kalau, misalnya, pembelotan anggota koalisi hanya terjadi sekitar 20 persen saja selama satu periode pemerintahan dan pembelotan itu tidak menimbulkan masalah serius, maka koalisi tersebut masih dapat dikatakan relatif solid.

Memang ada anggapan yang kurang realistis di kalangan masyarakat umum dan bahkan sejumlah pengamat dan ahli.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Nasional
UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

Nasional
Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Nasional
Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Nasional
UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Nasional
Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Nasional
Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
UPDATE: 283.063 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

UPDATE: 283.063 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

Nasional
Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Nasional
UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

Nasional
UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.