Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Kedubes Filipina, Pengunjuk Rasa Desak Pembebasan WNI

Kompas.com - 01/08/2016, 12:03 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Filipina, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016) sekitar pukul 10.00 WIB.

Ketua Koordinator AMPB, Suwitno, mengatakan, aksi ini mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan para Warga Negara Indonesia yang saat ini masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Bagaimana pun pemerintah Filipina harus bertanggung jawab menangkap Abu Sayyaf, di mana berada warga kami (Indonesia), karena terjadinya di negara Filipina. Filipina juga harus tahu keselamatan warga negara lain," ujar Suwitno, Senin.

Ia berharap, pemerintah Filipina mau mendengar aspirasi yang disampaikan ini.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Filipina, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016). Aksi ini mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan para warga negara Indonesia yang saat ini masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
(Baca: Pembebasan Sandera, TNI Tunggu Kesepakatan dengan Filipina dan Malaysia)

"Diwakili oleh siapa pun yang penting kami menghadap, menyampaikan pernyataan sikap kami," kata dia.

Sejumlah tuntutan juga turut disuarakan oleh AMPB. Pertama, pemerintah Filipina diminta aktif berupatmya membebaskan sandera WNI dari perompak di Filipina.

Kedua, pemerintah Filipina harus menindak tegas kelompok yang mengaku Abu Sayyaf. Ketiga, pemerintah Filipina harus menjamin dan melindungi WNI yang melintasi zona perairan Filipina.

Keempat, umat islam menyatakan bahwa penyanderaan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf bukan ajaran Islam. Kelima, AMPB menolak semua pihak yang mengatasnamakan Islam yang melakukan kejahatan, penculikan, dan teror terjadap seluruh manusia.

(Baca: Alasan Pemerintah Kesampingkan Operasi Militer untuk Bebaskan Sandera di Filipina)

Keenam, AMPB menuntut tidak pernah ada lagi penculikan dan penyanderaan terhadap WNI. Ketujuh, pemerintah harus segera bebaskan sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf

Aksi tersebut tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10.55 WIB, pemerintah Filipina menerima surat pernyataan yang disampaikan oleh pihak AMPB. Usai diterima, para anggota AMPB berangsur meninggalkan kantor kedubes Filipina.

Sebelumnya, tujuh anak buah kapal (ABK) WNI disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan. Penyanderaan itu terjadi pada Senin (20/6/2016). Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Direktur PWNI-BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal, istri WNI tersandera Abu Sayyaf, Mega, Anggota Komisi I DPR RI Irene Yosiana dan Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris (kiri ke kanan) usai pertemuan di Kemenlu, Jakarta, Senin (1/8/2016). Pertemuan ini untuk membahas informasi mengenai perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
(Baca: Uang Tebusan Tak Dibayar, Penyandera WNI Ancam Bunuh Kru Kapal Charles)

Setelah penyanderaan tersebut, tiga WNI kembali disandera ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia. Mereka adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia.

Dengan demikian, tercatat ada 10 WNI yang saat ini masih disandera. Penyanderaan terhadap tiga WNI pada 9 Juli lalu merupakan penyaderaan yang keempat kali terjadi.

Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016. Selain itu, empat ABK kapal tunda Henry juga disandera kelompok yang sama. Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.

Kompas TVWNI Disandera, Massa KSPI Demo Kedubes Filipina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com