Datangi Kedubes Filipina, Pengunjuk Rasa Desak Pembebasan WNI

Kompas.com - 01/08/2016, 12:03 WIB
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Filipina, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016). Aksi ini mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan para warga negara Indonesia yang saat ini masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGMasyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Filipina, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016). Aksi ini mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan para warga negara Indonesia yang saat ini masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Filipina, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016) sekitar pukul 10.00 WIB.

Ketua Koordinator AMPB, Suwitno, mengatakan, aksi ini mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan para Warga Negara Indonesia yang saat ini masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Bagaimana pun pemerintah Filipina harus bertanggung jawab menangkap Abu Sayyaf, di mana berada warga kami (Indonesia), karena terjadinya di negara Filipina. Filipina juga harus tahu keselamatan warga negara lain," ujar Suwitno, Senin.

Ia berharap, pemerintah Filipina mau mendengar aspirasi yang disampaikan ini.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Filipina, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016). Aksi ini mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan para warga negara Indonesia yang saat ini masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
(Baca: Pembebasan Sandera, TNI Tunggu Kesepakatan dengan Filipina dan Malaysia)

"Diwakili oleh siapa pun yang penting kami menghadap, menyampaikan pernyataan sikap kami," kata dia.

Sejumlah tuntutan juga turut disuarakan oleh AMPB. Pertama, pemerintah Filipina diminta aktif berupatmya membebaskan sandera WNI dari perompak di Filipina.

Kedua, pemerintah Filipina harus menindak tegas kelompok yang mengaku Abu Sayyaf. Ketiga, pemerintah Filipina harus menjamin dan melindungi WNI yang melintasi zona perairan Filipina.

Keempat, umat islam menyatakan bahwa penyanderaan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf bukan ajaran Islam. Kelima, AMPB menolak semua pihak yang mengatasnamakan Islam yang melakukan kejahatan, penculikan, dan teror terjadap seluruh manusia.

(Baca: Alasan Pemerintah Kesampingkan Operasi Militer untuk Bebaskan Sandera di Filipina)

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Semua RS Harus Mengacu Standar Pengobatan Covid-19 dari Kemenkes

Jokowi: Semua RS Harus Mengacu Standar Pengobatan Covid-19 dari Kemenkes

Nasional
Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

Wapres Ma'ruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

Nasional
Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Nasional
Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi Selesai dalam Dua Pekan

Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi Selesai dalam Dua Pekan

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Nasional
Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Nasional
Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Nasional
Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Nasional
Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Nasional
Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Nasional
Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Nasional
Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X