Kompas.com - 30/07/2016, 05:05 WIB
Ilustrasi obat. ShutterstockIlustrasi obat.
EditorBayu Galih

KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, perlu diperkuat untuk mengawasi peredaran obat palsu.

"Selama ini BPOM tidak memiliki wewenang untuk menangkap atau menggeledah, maka perlu penguatan lembaga tersebut untuk mengawasi obat palsu," kata Tulus Abadi di Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Dia mengatakan, Ketua BPOM yang baru Penny Kusmastuti Lukito oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan keinginan negara memperkuat lembaga tersebut.

Kasus vaksin palsu adalah bagian kecil dari pemalsuan obat-obatan di Indonesia, dia mengatakan penegakan hukum untuk kasus obat palsu haruslah dari hulu.

YLKI juga menilai pemberian hukuman kepada pembuat vaksin palsu dinilai masih ringan. Sehingga, hal itu tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Pihaknya juga menyoroti masih lemahnya audit pengawasan intern terhadap lembaga kesehatan, termasuk banyak rumah sakit yang belum terakreditasi.

"Dari 14 rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu sebagian besar belum terakreditasi. Di seluruh Indonesia hanya 50 persen rumah sakit yang telah mendapat akreditasi," kata dia.

Peredaran vaksin dan obat-obatan palsu membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga kesehatan dan berkurang, padahal lembaga kesehatan adalah benteng terakhir untuk menjaga kesehatan masyarakat.

"Akhirnya pasien akan memilih berobat alternatif yang belum teruji secara medis, dan bisa-bisa terjerumus kepada perdukunan. Padahal tugas negara untuk menjaga kesehatan masyarakatnya," ucap Tulus.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan menambah kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Halaman:


Video Pilihan

Sumber ANTARA
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Nasional
Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Nasional
Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Nasional
Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Nasional
Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.