Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabat Kepala BPOM, Penny Minta Waktu Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan

Kompas.com - 20/07/2016, 15:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito berkomitmen untuk memperkuat peran lembaganya. Hal ini seusuai perintah Presiden Joko Widodo.

"Tugas saya dengan tegas Pak Presiden, mendukung perkuatan BPOM. Memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat, keselamatan bangsa, dan masa depan bangsa kita," ujar Penny di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Penny telah memetakan persoalan di BPOM. Menurut dia, yang perlu diperkuat adalah pemantauan BPOM pascapengawasan atas sebuah pelanggaran.

"Pengawasan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan itu sendiri, itu yang masih lemah dan itu yang akan saya perkuat dengan dukungan dari Bapak Presiden," ujar dia.

(baca: BPOM Punya Kepala Baru, Menkes Harap Kasus Vaksin Palsu Tak Terulang)

Selain itu, Penny akan mewujudkan sinergis yang kuat antara BPOM dengan penyidik aparat penegak hukum dan kementerian terkait. Ia meminta waktu untuk mewujudkan hal itu.

"Ya, tunggu saja. Beri saya waktu untuk membuktikan bahwa proses itu akan saya lakukan," ujar Penny.

Penny dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara sebagai Kepala BPOM menggantikan Roy Sparringa.

(baca: Jokowi Akan Tambah Kewenangan BPOM untuk Perkuat Penindakan)

Presiden akan menambah kewenangan BPOM. Presiden ingin BPOM tidak hanya berwenang dalam hal administrasi dan pengawasan obat dan makanan, namun juga memiliki 'taring' untuk melakukan penindakan kepada pihak yang melanggar aturan.

"Pak Presiden memerintahkan saya mengkaji, mempelajari, bagaimana penguatan BPOM ini," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

"Jadi tak hanya menjadi tempat mencatat dan mengawasi, tapi juga bisa memberi tindakan yang diperlukan dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik," kata dia.

Penindakan yang dimaksud Pramono berupa sanksi kepada siapa pun dalam mata rantai tata kelola obat dan makanan yang menyimpang dari aturan.

Restrukturisasi BPOM tersebut, kata Pramono, dimulai dengan melantik Kepala BPOM yang baru. Presiden akan melantik Kepala BPOM yang baru di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (19/7/2016).

Pramono tidak mau mengungkap siapa Kepala BPOM yang akan dilantik itu.

Kompas TV BPOM Akui Telah Lalai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com