Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Bukan karena Kinerja Saya, Presiden Pasti Punya Kepentingan Lain

Kompas.com - 29/07/2016, 08:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mencopot Anies Baswedan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (27/7/2016) lalu. Anies dicopot bersama tujuh menteri Kabinet Kerja lainnya.

Pencopotan Anies ini lalu mengundang reaksi netizen. Dari delapan menteri yang dicopot, pencopotan Anies-lah yang paling dipertanyakan, mengapa Anies diganti?

Kepada Kompas.com di kediamannya di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016), Anies tidak banyak berkomentar soal spekulasi alasan mengapa Presiden mencopot dirinya.

Namun, dengan tegas ia menampik jika pencopotan disebut-sebut lantaran kementeriannya tidak memiliki prestasi alias kinerja yang baik.

(Baca: Detik-detik Anies Baswedan Dicopot...)

"Jadi ini bukan karena kinerja saja, tetapi mungkin ada kepentingan lain yang harus diakomodasi, mungkin ya. Ada keperluan lain yang mengharuskan ada orang berbeda di tempat saya dahulu. Saya percaya apa yang dilakukan Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan baik," ujar Anies.

Ia menegaskan, kementeriannya telah mencapai hasil yang baik, meski diakui memang masih ada kekurangannya.

Lantas, apa saja prestasi Anies dalam mengembangkan dunia pendidikan tanah air semasa menjadi menteri?

Dari KIP hingga Gerakan Antar Anak Sekolah

Pertama, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Meski diakui sempat tertahan pendistribusiannya, Anies menyebutkan, distribusi KIP tahun 2015 dan 2016 kepada peserta didik terbilang sukses.

"Tahun lalu (2015), target peserta didik yang menerima KIP itu ada 17,9 juta. Namun kami berhasil membagikan 19,1 juta anak. Sementara tahun ini, target distribusinya sama dan sudah didistribusikan 93 persen," ujar Anies.

(Baca: Survei: "Netizen" Sambut Positif Sri Mulyani dan Sedih Anies Baswedan Diganti)

Adapun, keterlambatan distribusi KIP sempat terjadi di awal. Hal itu lantaran Kemendikbud mesti menunggu data jumlah peserta didik yang berhak menerima KIP dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Di awal, Presiden memang sempat tanya, kenapa KIP enggak jalan, saya bilang nunggu data BPS. Namun begitu data BPS ada, kami langsung bergerak, bahkan melampaui target di tahun lalu," ujar Anies.

Kedua, terkait masa orientasi siswa (MOS). Sebelumnya,  MOS di setiap sekolah dijadikan ajang perpeloncoan peserta didik. Di sela itu, kerap muncul aksi kekerasan. Pemerintah pun cenderung membiarkan hal itu terjadi.

(Baca: Pagi di Rumah Anies Baswedan, Sehari Setelah Tak Jabat Menteri...)

Begitu Anies menjabat sebagai Mendikbud, ia 'galak' kepada sekolah yang masih menerapkan MOS. Ia menerbitkan surat edaran ke seluruh sekolah untuk mengantisipasi perpeloncoan itu.

Anies juga membuat laman khusus sebagai sarana melapor bagi orang tua yang anaknya menjadi korban perpeloncoan. Hasilnya, menurut Anies, maksimal.

"Tahun ini nol yang meninggal dunia selama hari-hari pertama tahun ajaran baru. MOS dihapus, kekerasan dihapus juga. Kalau perpeloncoannya masih adalah satu dua yang melapor, tapi sudah enggak kelihatan lagi anak sekolah itu kayak badut. Revolusi mental itu jalan," ujar Anies.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com