Golkar Resmi Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 28/07/2016, 21:06 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato di acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraPresiden Joko Widodo saat memberikan pidato di acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo sebagai calon Presiden RI pada Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Deklarasi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016.

"Dengan rahmat Allah SWT, Partai Golkar menyatakan mendukung dan mencalonkan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019," ujar Novanto di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, keputusan itu diambil secara bulat setelah mendengarkan aspirasi ketua-ketua DPD dan masukan dewan pembina pada Rapimnas 2016.


Beberapa alasan Partai Golkar mendukung Jokowi antara lain karena Jokowi dianggap memiliki kebijakan yang sejalan dengan visi kesejahteraan tahun 2045 Partai Golkar yang menjadikan pembangunan ekonomi, terutama infrastruktur menjadi prioritas kebijakan.

Partai Golkar juga menilai pencapaian pembangunan yang ditunjukan pemerintahan Jokowi selama dua tahun terakhir cukup berhasil.

Selain itu, popularitas Jokowi juga menjadi pertimbangan bagi Golkar untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepemimpinan Jokowi, prestasi pemerintah dan demi kesinambungan pembangunan nasional," tutur Novanto.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X